LUWUK — Kinerja CV Roronoa Zoro kembali menjadi sorotan. Tak hanya proyek jalan Luk–Seseba, perusahaan ini juga mengerjakan proyek peningkatan Jalan Bakung–Ondo-Ondolu di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sepanjang 1,7 kilometer yang terbagi dalam empat segmen, dengan nilai anggaran mencapai Rp2,5 miliar. Namun, seperti proyek sebelumnya, pengerjaan jalan ini juga dilaporkan mengalami keterlambatan.
Menurut Pejabat Pembuat Komitmen, Munfarid, di kantornya pada Senin (2/2/2026) mengatakan, Alasan yang dikemukakan nyaris seragam yakni curah hujan tinggi, kelangkaan material, serta keterbatasan alat berat.
“Itu alasan penyedia yang disampaikan melalui surat resmi ke kami,” kata Munfarid, Senin (2/2/2026) di kantornya.
Pola alasan berulang ini memunculkan pertanyaan publik, sejauh mana perencanaan awal proyek benar-benar memperhitungkan risiko lapangan yang lazim terjadi di wilayah Banggai.
Lebih jauh, hingga saat ini pengawas proyek belum dapat menghitung bobot pekerjaan. Penyebabnya, progres fisik dinilai belum layak untuk dibobotkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi di lapangan masih jauh dari target yang seharusnya dicapai dalam tahapan kontrak berjalan.
Munfarid juga menjelaskan bahwa secara teknis, jika tidak ada kendala, pekerjaan pengaspalan dapat mencapai 300 hingga 500 meter per hari. Angka ini memberi gambaran jelas bahwa keterlambatan bukanlah sesuatu yang tak terukur, melainkan dapat dibandingkan dengan standar kemampuan kerja harian.
Proyek Jalan Bakung–Ondo-Ondolu sendiri memiliki masa kontrak sejak 2 Agustus hingga 30 Desember 2025. Waktu yang tersisa kian menyempit, sementara progres belum menunjukkan akselerasi signifikan. Munfarid pun menghimbau agar pelaksana proyek segera mempercepat pekerjaan, termasuk dengan menambah tenaga kerja dan menerapkan sistem lembur jika diperlukan demi mengejar target waktu.
Fakta lain yang tak kalah penting adalah pencairan uang muka proyek yang mencapai 50 persen dari total anggaran, atau sekitar Rp1,25 miliar. Besarnya dana yang telah dikucurkan negara ini menimbulkan ekspektasi tinggi atas kinerja kontraktor di lapangan.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik, apakah keterlambatan ini murni karena faktor alam dan teknis, atau ada persoalan perencanaan, kesiapan, dan manajemen proyek yang luput dari pengawasan sejak awal? Apalagi, alasan yang sama muncul pada lebih dari satu proyek yang dikerjakan kontraktor yang sama.
Masyarakat kini menanti sikap tegas pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Banggai, dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berbanding lurus dengan kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan.
Jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi urat nadi ekonomi dan akses dasar warga yang terlalu mahal jika terus-menerus dikorbankan oleh keterlambatan.
CB: PRZ
