LUWUK — Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan ratusan unit hand traktor pada Tahun Anggaran 2025. Namun hingga kini, data pasti kelompok tani penerima bantuan tersebut belum diketahui secara terbuka.
Pada APBD Penetapan 2025, Dinas TPHP mengalokasikan 103 unit hand traktor yang tersebar di 24 kecamatan. Jumlah itu kembali bertambah signifikan melalui APBD Perubahan (ABT) dengan 165 unit tambahan. Totalnya, sepanjang 2025 terdapat 268 unit hand traktor yang disiapkan pemerintah daerah.
Dengan harga Rp35 juta per unit, nilai anggaran program ini mencapai sekitar Rp9,38 miliar.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas TPHP Banggai, Fadli Salawali, pada Senin (2/2/2026) menyebutkan bahwa penerima bantuan merupakan petani komoditas pangan. Namun, pernyataan tersebut belum disertai dengan data rinci mengenai nama kelompok tani, jumlah anggota, lokasi lahan, maupun skema penggunaan alat.
Ketiadaan data terbuka ini memunculkan pertanyaan kelompok tani mana saja yang menerima? Apakah penerima ditentukan berdasarkan kebutuhan riil, luasan lahan, atau hanya berdasarkan pengusulan administratif?
Lebih jauh, lonjakan jumlah bantuan pada APBD Perubahan juga menimbulkan tanda tanya. Mengapa tambahan 165 unit baru muncul di tengah tahun anggaran? Tanpa data penerima yang jelas sejak awal, publik kesulitan menilai apakah penambahan tersebut merupakan kebutuhan mendesak atau sekadar belanja lanjutan.
Dalam praktiknya, bantuan alat mesin pertanian sering kali rawan tidak tepat sasaran. Tanpa data kelompok yang terverifikasi dan dapat diakses publik, pengawasan penggunaan hand traktor menjadi lemah, dan potensi alat tidak dimanfaatkan secara optimal semakin besar.
Padahal, satu unit hand traktor senilai Rp35 juta seharusnya dapat melayani puluhan petani dalam satu hamparan. Tanpa kejelasan kelompok pengelola, bantuan berisiko hanya dikuasai segelintir pihak.
Publik menilai, transparansi data penerima bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi kunci memastikan uang daerah benar-benar bekerja untuk petani. Tanpa itu, pengadaan ratusan hand traktor berpotensi menjadi program besar dengan dampak yang sulit diukur.
CB: PRZ
