LUWUK — Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai bisa saja beralasan bahwa setiap proyek sudah direncanakan sebelumnya, memiliki dasar hukum, dan mengikuti prosedur. Itu benar. Namun masyarakat tidak hanya menilai dari prosedur. Tetapi dari rasa keadilan.
Menurut Noldi warga Desa Awu mengatakan, di tengah krisis air bersih, setiap rupiah yang digunakan untuk memperluas kantor atau merehabilitasi rumah jabatan akan selalu dibandingkan dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi.
Karena yang sedang diuji bukan hanya kemampuan membangun, tetapi kemampuan merasakan. Jika air bersih saja belum menjadi prioritas, maka publik akan meragukan arah pembangunan itu sendiri.
“Krisis empati sedang menimpa pejabat kita kepada warga yang terdampak krisis air bersih,” ujar Noldi, Kamis (9/4/2026).
Lebih lanjut, ketika kepercayaan retak, yang runtuh bukan hanya citra tetapi legitimasi moral. Sekarang kembali ke pengambil kebijakan. Apakah pembangunan ini benar-benar untuk rakyat, atau rakyat hanya diminta memahami pembangunan yang tidak mereka rasakan?
CB: PRZ
