LUWUK — Polemik kandang ayam di Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, kini ditanggapi Plt Kadis Peternakan Banggai, Ridwan Polopa. Di tengah keluhan warga terkait wabah lalat, justru membuka sisi lain yang tak kalah mengusik. Usaha tersebut disebut tidak pernah mengantongi rekomendasi dari instansinya.
Ridwan mengungkapkan, berdasarkan laporan internal, Dinas Peternakan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi teknis atas operasional kandang ayam yang kini menuai protes warga.
Di saat yang sama, tim dari Dinas Peternakan telah diturunkan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Hasil awalnya mengonfirmasi apa yang sebelumnya disuarakan warga melalui aksi protes tentang kondisi kandang memang berpotensi memicu gangguan lingkungan, terutama ledakan populasi lalat.
Situasi ini berbenturan antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan. Di satu sisi, usaha peternakan menjanjikan keuntungan. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan standar yang tepat, dampaknya justru dibayar mahal oleh masyarakat sekitar.
“Pengusaha dapat cuan, sementara masyarakat dapat lalat.” ujar Ridwan, Kamis (16/4/2026). Ia menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh dibangun di atas kerugian sosial.
Dalam perspektif regulasi, usaha peternakan skala tertentu sejatinya wajib memenuhi berbagai persyaratan, termasuk rekomendasi teknis dari dinas terkait, analisis dampak lingkungan, hingga pengelolaan limbah yang memadai. Ketika salah satu mata rantai ini terlewat, maka yang muncul bukan hanya persoalan administratif tetapi potensi konflik sosial yang nyata.
Di titik inilah peran pemerintah daerah bukan hanya sebagai pemberi izin, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara investasi dan kenyamanan hidup masyarakat.
Bagi pelaku usaha, momentum ini seharusnya menjadi peringatan. Di era keterbukaan informasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat, praktik usaha tidak lagi cukup hanya mengejar profit. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial kini menjadi mata uang baru yang menentukan legitimasi sebuah bisnis.
Sementara itu, bagi warga Batui, ini tentang ruang hidup yang mereka rasa mulai terganggu. Tentang harapan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kenyamanan mereka sendiri.
CB: PRZ
