LUWUK — Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sorotan setelah mengalokasikan anggaran hampir Rp1 miliar untuk merehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD Banggai.
Proyek yang dibiayai melalui APBD tahun 2025 ini ditaksir menelan dana Rp998 juta lebih, dan kini tengah dikerjakan di kediaman rumah dinas Ketua DPRD Banggai yang ditempati politisi Golkar, Sarifudin Tjatjo.
Tak hanya perbaikan fisik, dokumen APBD 2025 dan rancangan perubahan APBD 2025 mencatat adanya alokasi tambahan fasilitas rumah jabatan. Tercatat, Rp100 juta dialokasikan untuk pengadaan gorden, sementara Rp150 juta lebih digelontorkan untuk pengadaan sound system.
Anggaran untuk sound system ini memantik perdebatan. Sebab, fungsi rumah jabatan pada prinsipnya berbeda dengan gedung serbaguna yang lazim dipakai dalam kegiatan resmi. Dengan nilai ratusan juta rupiah, rakyat mempertanyakan urgensi fasilitas tersebut dalam kaitannya dengan kepentingan pelayanan rakyat.
Tak berhenti di situ, Pemda Banggai juga menganggarkan belanja alat olahraga di rumah jabatan, termasuk pac deck fly dan treadmill, dengan nilai puluhan juta rupiah.
Pos belanja rumah jabatan ini menambah catatan bagaimana anggaran daerah dikelola dan diprioritaskan. Di tengah kebutuhan publik yang semakin kompleks, mulai dari infrastruktur jalan antar desa hingga pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, alokasi dana untuk fasilitas rumah jabatan berpotensi menimbulkan jarak antara kebijakan dan rasa keadilan sosial di masyarakat.
Rakyat menanti bagaimana DPRD sebagai lembaga pengawas anggaran, merespons penggunaan dana daerah yang justru melekat pada rumah jabatan pimpinan mereka. Hal ini merupakan cerminan tata kelola yang transparan, juga potret klasik politik anggaran yang lebih banyak menguntungkan elite ketimbang menyentuh kebutuhan warga.
CB: PRZ
