JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai mendorong perubahan cara pandang pemerintah pusat terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam. Pemprov Sulteng menilai kontribusi Morowali dan Morowali Utara terhadap industri nasional tidak lagi sebatas sebagai daerah penghasil nikel.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Ketua DPRD Sulawesi Tengah dan jajaran Pemprov Sulteng bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia, Kamis (20/8/2026). Dalam pertemuan itu, Anwar membawa satu tuntutan utama yakni keadilan bagi daerah yang menjadi sumber sekaligus bagian penting dari rantai industri sumber daya alam nasional.
Menurut Anwar, Morowali dan Morowali Utara telah mengalami perubahan besar. Kedua daerah tersebut kini tidak hanya mengeluarkan bahan mentah berupa bijih nikel, tetapi juga menjadi lokasi tumbuhnya industri pengolahan berskala besar.
Perubahan itu, kata Anwar, semestinya ikut menjadi pertimbangan dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat. “Jika daerah sudah menjadi bagian dari proses pengolahan dan memberikan nilai tambah bagi industri nasional, maka kontribusi tersebut juga harus tercermin dalam kebijakan fiskal,” ujar Anwar.
Anwar meminta posisi Morowali dan Morowali Utara dalam kebijakan DBH dilihat secara lebih utuh. Ia menilai kontribusi daerah tidak seharusnya hanya dihitung dari posisi sebagai penghasil sumber daya alam, tetapi juga dari peran daerah dalam proses hilirisasi. Morowali dan Morowali Utara saat ini menjadi salah satu pusat penting industri berbasis nikel di Sulawesi Tengah.
Kehadiran industri pengolahan membuat kedua wilayah tersebut memiliki peran yang semakin strategis dalam rantai pasok industri nasional. Karena itu, Pemprov Sulteng mendorong agar kebijakan DBH mampu mencerminkan perubahan tersebut. Lebih jauh, kebijakan fiskal dinilai harus mampu menjawab hubungan yang lebih adil antara daerah penghasil, daerah pengolah, dan pemerintah pusat.
Anwar menegaskan, pertemuan dengan Menteri ESDM menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan daerah agar kontribusi Sulteng terhadap perekonomian nasional mendapat pengakuan yang lebih proporsional dalam kebijakan fiskal. Dorongan tersebut sekaligus menempatkan DBH sebagai isu strategis bagi masa depan Morowali dan Morowali Utara.
CB: PRZ
