Jakarta – Warisan utang jumbo senilai Rp1.300 triliun dari Sri Mulyani menjadi “batu ujian” pertama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan wakil rakyat.
Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), sorotan tajam mengarah pada kemampuan pemerintah menjaga fiskal tetap sehat di tengah kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang menumpuk.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, secara gamblang mempertanyakan daya tahan fiskal negara.
“Apakah benar kita punya kemampuan bayar yang sound and clear untuk ini?” tanya Harriini yang dikutip.
Nada waspada juga datang dari Fraksi Gerindra. Anggota Komisi XI, Kamrussamad, menilai pergantian pucuk pimpinan Kemenkeu tidak boleh hanya sebatas seremoni politik. Momentum ini kata dia, harus dipakai Purbaya untuk menyusun strategi jangka menengah hingga panjang. Dimana Beban utang dalam postur APBN setiap tahun semakin berat. Inilah saat yang tepat bagi Menkeu untuk menyusun skenario pengurangan utang.
Menkeu Purbaya tidak menepis tantangan itu. Ia menekankan komitmennya menjaga pengelolaan fiskal tetap efektif, sekaligus memastikan setiap rupiah utang memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi.
Catatan resmi Kemenkeu menunjukkan, sepanjang 2025 pemerintah harus menyiapkan Rp833,9 triliun untuk melunasi pokok utang jatuh tempo dan Rp599,4 triliun untuk bunga. Namun, dalam RAPBN 2026, pemerintah justru kembali merencanakan penarikan utang baru senilai Rp781 triliun.
CB: PRZ
