Jejak Anggaran Misterius, Warga Lumbi-Lumbia Gugat Transparansi

SALAKAN – Puluhan warga Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, kembali menggelar aksi pada Senin (15/9/2025), menuntut kejelasan atas pembagian 13 perahu fiber yang diduga tidak tepat sasaran. Gelombang protes ini bukan yang pertama. Sepekan sebelumnya, Senin (8/9/2025), masyarakat bahkan nekat menyita langsung 13 perahu fiber sebagai bentuk kekecewaan.

Tidak hanya menyasar distribusi tahun ini, warga juga mempertanyakan jejak anggaran bantuan perahu fiber tahun 2023 dan 2024 yang hingga kini masih gelap. Kecurigaan publik kian menebal, apakah dana bantuan benar-benar sampai ke nelayan yang berhak, atau justru tersangkut dalam mekanisme yang penuh tanda tanya?

Dalam aksi kedua ini, massa awalnya mendatangi kantor desa. Namun, pintu aspirasi tertutup rapat. Tak ada respons dari pemerintah desa. Kecewa, massa kemudian bergerak menuju kantor Kecamatan Buko Selatan. Di sana, Camat Buko Selatan akhirnya menerima perwakilan masyarakat.

Alih-alih memberi jawaban substantif, warga justru mendengar kenyataan pahit. Persoalan ini sudah lebih dulu dirapatkan secara internal bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan camat, tanpa sepengetahuan masyarakat. Hasil rapat pun hanya menyinggung penyitaan 13 perahu fiber, itupun dengan keputusan ditunda penyelesaiannya sampai usai pelaksanaan MTQ.

Sementara itu, dua tuntutan utama lain yakni dugaan penyimpangan bantuan tahun 2023 dan 2024 serta sorotan terhadap BUMDes tidak direspons sama sekali.

Jawaban setengah hati ini menyulut kekecewaan warga. Aspirasi yang mereka suarakan justru dipinggirkan. Seolah-olah masalah bantuan publik bisa diselesaikan lewat rapat tertutup tanpa partisipasi penerima manfaat.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan, sementara diamnya pengelola anggaran justru melahirkan pertanyaan baru, ada apa di balik distribusi perahu fiber ini?

Informasi yang berhasil dihimpun, sebagian masyarakat yang menuntut keadilan diduga mendapat tekanan dari Pemdes setempat.

CB: PRZ