SALAKAN – Puluhan perwakilan masyarakat Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko Selatan, mendatangi gedung DPRD Banggai Kepulauan untuk menuntut penyelesaian persoalan desa mereka.
Aksi ini sempat singgah di depan Mapolres, namun massa memilih melanjutkan langkah ke kantor DPRD karena tahu pimpinan Polres, Inspektorat, dan para anggota dewan sudah menanti di sana pada Senin, 22/9/2025.
Setibanya di gedung DPRD, massa disambut Komisi I dan dipersilahkan masuk ke ruang rapat. Sambutan hangat itu dianggap sebagai bentuk keseriusan wakil rakyat dalam merespons keresahan warga.
Dalam forum tersebut, DPRD bersama Inspektorat yang diwakili Jasto, Kasat Intelkam, serta pimpinan Polres menyatakan komitmen untuk menggelar rapat internal. Agenda rapat ini bertujuan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan melibatkan seluruh pihak terkait yakni pemerintah desa, BPD, Dinas PMD, Badan Hukum, hingga masyarakat desa.
DPRD juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pihak kecamatan untuk menentukan lokasi rapa. Apakah di kantor DPRD atau langsung di Desa Lumbi-Lumbia.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Badrin Liato SH, menegaskan bahwa masalah Lumbi-Lumbia tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, banyak pengaduan serupa yang masuk ke DPRD, terutama terkait pengelolaan APDes.
“Kita harus menanggapi serius masalah ini dan segera berkoordinasi dengan Bupati. Kalau perlu, seluruh desa di Bangkep harus kita benahi. Selama ini Musdes hanya jadi formalitas, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan warga,” ujar Badrin dalam rapat itu.
Pernyataan itu menyoroti kelemahan mendasar dalam tata kelola desa, khususnya peran pemerintah desa dan BPD yang dinilai kurang efektif menjalankan fungsi musyawarah.
Pimpinan rapat, Eko Febrianto Sahata, SE, meminta warga untuk bersabar menunggu jadwal rapat lanjutan yang ditargetkan pekan ini, antara Rabu atau Jumat. Ia bahkan menyatakan siap membantu biaya transportasi warga bila pertemuan berikutnya tetap digelar di DPRD.
Janji tersebut disambut baik warga, namun menjadi ujian bagi DPRD apakah komitmen yang terucap benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata.
Desakan warga Lumbi-Lumbia menjadi peringatan keras bagi DPRD dan pemerintah daerah. Jika persoalan ini berlarut-larut tanpa solusi, kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat akan makin terkikis.
CB: PRZ
