LUWUK — Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menargetkan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 105,60 kilometer dengan total anggaran Rp125 miliar pada tahun 2025.
Namun hingga akhir Oktober ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Banggai mengatakan realisasi pengaspalan baru mencapai 10,25 kilometer. Saat dikonfirmasi, Dewa juga menyebutkan progres fisik masih terus berjalan.
“Selamat pagi, maaf lambat responnya. Teman-teman fokus di lapangan semua, agak slow responnya,” tulis Dewa melalui pesan singkat yang diterima media ini, Selasa (29/10/2025).
Dewa juga tidak menyampaikan secara rinci di kecamatan mana proyek pembangunan jalan telah dikerjakan, mana yang sementara berlangsung, dan mana yang telah selesai. Ketiadaan informasi detail ini membuat publik sulit menilai sejauh mana pemerataan pembangunan jalan telah dilakukan di seluruh wilayah Banggai.
Data sementara menunjukkan capaian pekerjaan baru sekitar 10 persen dari total target tahunan. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik tentang efektivitas pelaksanaan program infrastruktur jalan yang menjadi salah satu sektor prioritas Pemkab Banggai.
Keterlambatan pembangunan jalan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan jalur penghubung antar kecamatan. Jalan rusak dan belum beraspal masih menjadi kendala utama masyarakat di Banggai.
Sementara alokasi Rp125 miliar untuk infrastruktur jalan merupakan salah satu porsi terbesar dalam APBD Banggai 2025. Karena itu, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya, apalagi menyisakan dua bulan menuju akhir tahun.
Proyek dengan nilai di atas seratus miliar rupiah wajib mendapat pengawasan berlapis dari Inspektorat, DPRD, hingga aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan sesuai regulasi dan bebas dari potensi penyimpangan administrasi.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai capaian saat ini belum bisa dijadikan ukuran akhir. Faktor cuaca, proses lelang, hingga keterlambatan distribusi material sering menjadi penyebab lambannya pekerjaan fisik di daerah.
Pemerintah daerah diharapkan lebih terbuka dalam menyampaikan progres pembangunan kepada publik melalui laporan rutin atau portal resmi. Transparansi itu penting agar masyarakat dapat memantau langsung sejauh mana uang rakyat digunakan untuk kepentingan pembangunan bersama.
CB: PRZ
