LUWUK — Rendahnya serapan anggaran dan lambatnya pelaksanaan program di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) disoroti Komisi 3 DPRD Banggai. Hingga akhir Oktober 2025, realisasi baru mencapai 38 persen, atau sekitar Rp120 miliar dari total pagu yang tersedia.
Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD 2025 antara Komisi III DPRD dan Dinas TPHP Banggai, Rabu (29/10/2025).
Anggota komisi III, Helton Abd Hamid, menilai bahwa lambatnya realisasi program berpotensi menghambat manfaat anggaran bagi masyarakat.
“Serapan anggaran baru 38 persen. Waktu tinggal dua bulan, sementara dalam ABT malah ada tambahan Rp500 juta. Ini berpotensi tidak maksimal pelaksanaannya,” kata Helton di hadapan pejabat dinas.
Ia menegaskan, dengan waktu yang tersisa, dinas perlu bekerja cepat sekaligus transparan dalam memastikan seluruh kegiatan terlaksana sesuai rencana.
Kritik juga datang dari anggota Komisi III Batia Sisilia, yang menyampaikan kekhawatirannya atas kegiatan di penghujung tahun anggaran.
“Kegiatan baru dikebut menjelang akhir tahun. Kami khawatir ini akan memengaruhi mutu hasil pekerjaan,” ujarnya.
Batia juga meminta jaminan langsung dari Kepala Dinas TPHP agar kegiatan yang bernilai besar, benar-benar tuntas dan berdampak pada petani.
“Kami butuh kepastian bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk serapan anggaran, tapi membawa hasil nyata bagi masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas TPHP Banggai, Subhan Lanusi, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Ia mengakui ada kendala teknis, terutama dalam proses verifikasi lapangan dan perubahan spesifikasi kegiatan.
“Beberapa lokasi harus diverifikasi ulang. Misalnya, jalan usaha tani berubah menjadi jalan kantong produksi,” jelas Subhan.
Dari dokumen yang diterima DPRD, terdapat sejumlah kegiatan besar di Dinas TPHP yang menjadi perhatian dalam rapat evaluasi tersebut. Beberapa di antaranya Pembangunan jalan usaha tani dan jalan kantong produksi di sejumlah kecamatan dengan nilai kontrak antara Rp1,6 hingga Rp3,2 miliar.
Kemudian Peningkatan sarana irigasi pertanian di Kecamatan Bualemo dan Toili dengan nilai sekitar Rp1,8 miliar, Pengadaan alat dan mesin pertanian, serta sarana pascapanen, dengan total nilai lebih dari Rp2,5 miliar, serta rehabilitasi lahan perkebunan kakao dan cengkih yang menelan anggaran lebih dari Rp2 miliar.
Sejumlah proyek tersebut masih dalam tahap administrasi atau belum menunjukkan progres fisik signifikan. Fakta itu menjadi alasan utama Komisi III meminta kejelasan dan langkah percepatan.
Dalam rapat itu, komisi III akan memantau kegiatan dinas untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan.
“Kita tidak ingin anggaran sebesar itu hanya berhenti di laporan administrasi tanpa manfaat bagi petani,” tegasnya.
Subhan memastikan pihaknya siap dan terbuka atas evaluasi DPRD. “Kami terus mendorong percepatan dan memastikan setiap kegiatan bisa selesai sesuai target,” katanya.
Rapat evaluasi itu menjadi salah satu langkah DPRD Banggai memastikan akuntabilitas dan efektivitas belanja daerah di sektor pertanian. Sektor yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pedesaan.
CB: PRZ
