LUWUK – Apel bersama ASN yang digelar Pemerintah Kabupaten Banggai pada Senin (17/11/2025) menghadirkan pesan yang lebih keras dibanding biasanya. Di tengah ritual kedisiplinan aparatur, Bupati Banggai mengakui bahwa banyak kegiatan pemerintah belum berjalan optimal dan belanja anggaran masih menumpuk saat tahun hampir berakhir.
Situasi ini menimbulkan kesan darurat. Pemerintah harus mengebut serapan APBD hanya dalam hitungan minggu. Namun, di balik penekanan normatif tersebut, pernyataan Bupati justru mengungkap persoalan mendasar. Yakni lambatnya penyerapan anggaran.
“Masih banyak kegiatan kita yang belum selesai, begitu juga dengan belanja kita yang masih menumpuk,” tegasnya sebagaimana di rilis DKISP Banggai. Ia meminta seluruh OPD mempercepat program karena waktu tersisa hanya sekitar 40 hari.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik. Mengapa backlog kegiatan baru menjadi perhatian serius menjelang penutupan tahun? Jika pengawasan berjalan sejak awal, penumpukan seharusnya bisa dihindari.
Dalam sambutan yang dirilis DKISP Banggai, Bupati juga mengingatkan ancaman pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat jika serapan anggaran tak mencapai target. Tekanan eksternal ini membuat percepatan di akhir tahun menjadi keharusan, meski langkah tersebut kerap berisiko pada kualitas pekerjaan.
Praktik “kejar tayang” menjelang Desember telah lama dikritik karena berpotensi melahirkan kegiatan asal selesai, penyaluran dana tanpa perencanaan matang, hingga menurunnya kualitas proyek fisik. Publik menilai percepatan mendadak ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan monitoring anggaran sejak awal tahun.
Bupati turut menekankan pentingnya apel sebagai bentuk kedisiplinan aparatur, serta perlunya penghargaan bagi ASN yang berkinerja baik. Namun, sejumlah warga mempertanyakan hubungan langsung antara apel dan percepatan realisasi anggaran.
Seremonial kedisiplinan dinilai hanya menyentuh permukaan persoalan, sementara masalah teknis, mulai dari lambatnya proses tender, koordinasi antar-OPD, hingga keterlambatan petunjuk teknis, masih jarang dibahas secara terbuka di forum resmi.
Dengan sisa waktu yang semakin sempit, pemerintah daerah berpacu untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Namun, publik menilai percepatan tak cukup menyelesaikan akar persoalan. Belanja yang menumpuk di ujung tahun sudah menjadi pola tahunan, dan tanpa perbaikan sistemik dalam perencanaan maupun pengendalian anggaran, masalah ini akan terus berulang.
Publik berharap pemerintah tidak sebatas panik di akhir tahun, tetapi membenahi tata kelola anggaran sejak triwulan pertama agar pembangunan berjalan merata dan manfaatnya dirasakan masyarakat sepanjang tahun.
CB: PRZ
