LUWUK — Kunjungan Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Monitoring dan Evaluasi, Anggawira, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku usaha daerah.
Setelah menjalankan agenda kunjungan kerja ke fasilitas gas alam milik Pertamina EP Motindok, Anggawira membuka ruang diskusi bersama sejumlah pengusaha di salah satu kafe di Kecamatan Luwuk, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun membahas isu strategis yang berkaitan langsung dengan potensi ekonomi daerah.
Selain menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM, Anggawira juga merupakan Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pusat serta Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas.
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan PT Banggai Energi Utama (BEU), pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Banggai, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banggai.
Salah satu topik utama yang dibicarakan adalah Participating Interest (PI) 10 persen, yakni hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi.
Dalam diskusi tersebut, para pelaku usaha menilai PI memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi daerah apabila dikelola secara profesional dan transparan.
Ketua APINDO Banggai, Natsir Suling, mengatakan keberadaan PI diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil migas seperti Banggai.
“Kalau PI ini dimaksimalkan dengan baik, tentu dampaknya akan kembali kepada daerah, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan maupun peluang ekonomi baru,” ujarnya.
Ketua HIPMI Banggai, Angga Nasar, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai diskusi ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan perspektif pemerintah, dunia usaha, dan sektor energi.
“Banggai merupakan daerah strategis di sektor energi. Potensi ini perlu didorong agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.
Dihadapan Anggawira, APINDO dan HIPMI Banggai mensupport Bupati Banggai dalam hal percepatan PI 10 persen.
Pertemuan tersebut menjadi momentum awal memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat, sektor energi, dan pelaku usaha lokal dalam mengoptimalkan potensi sumber daya daerah.
CB: PRZ
