LUWUK — Kasus dugaan pemasangan kamera tersembunyi di toilet SMA Negeri 01 Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah terus berlanjut. Di tengah sorotan masyarakat, , beredar informasi bahwa persoalan ini telah sampai ke telinga Gubernur Sulawesi Tengah dan disebut-sebut akan segera ditindaklanjuti dengan menurunkan tim pemeriksa.
Namun, klaim tersebut kini justru menuai tanda tanya. Pasalnya, sejak informasi itu beredar hingga saat ini, tidak terlihat adanya tim resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang turun langsung ke SMA Negeri 01 Bunta untuk memeriksa perkara tersebut.
Menurut sumber terpercaya, kondisi ini memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa kabar dari gubernur untuk menurunkan tim diduga hanyalah hoaks atau sebatas narasi pencitraan, tanpa realisasi nyata di lapangan.
Sejumlah pihak menyebutkan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah mengetahui persoalan ini dan memerintahkan agar tim segera turun melakukan pemeriksaan. Namun, hingga satu pekan setelah kasus mencuat dan menjadi perhatian publik, tidak ada kehadiran tim pemeriksa, baik dari Inspektorat maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Kecamatan Bunta. Program Berani Cerdas di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai juga dipertanyakan.
Lebih lanjut, Tidak adanya tindak lanjut konkret ini berbanding terbalik dengan seriusnya persoalan yang dihadapi, mulai dari dugaan pelanggaran etik guru, status pelaku sebagai PPPK, dugaan penghilangan barang bukti, hingga potensi masalah tata kelola keuangan negara.
“Kalau memang sudah diperintahkan turun, timnya ke mana?” menjadi pertanyaan yang berulang kali muncul di masyarakat.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi tertulis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjelaskan kapan perintah menurunkan tim, siapa tim yang dimaksud, serta apa hasil sementara dari pemeriksaan yang dijanjikan.
Ketiadaan penjelasan tersebut justru memperkuat persepsi bahwa informasi menurunkan tim hanya berhenti sebagai wacana. Program Berani Cerdas Gubernur Sulteng menjadi tanda tanya. Di sisi lain, masyarakat menilai isu ini terlalu serius untuk disikapi dengan pernyataan normatif tanpa tindak lanjut.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, jarak antara klaim respons cepat dan fakta di lapangan berpotensi merusak kepercayaan publik.
Kasus SMA Negeri 01 Bunta kini dipandang sebagai ujian konsistensi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Tagline pembangunan “Berani Cerdas” yang digaungkan membutuhkan pembuktian dalam bentuk tindakan nyata, bukan sekadar narasi.
Penanganan yang lamban atau tidak terlihat berisiko menimbulkan kesan pembiaran, sekaligus membuka ruang spekulasi bahwa penyelesaian kasus ini sengaja dibiarkan berhenti di level sekolah.
Masyarakat menilai, jika memang tim telah diperintahkan turun, maka kehadiran dan hasil kerja tim tersebut seharusnya disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi liar.
Seiring belum tampaknya langkah konkret dari pemerintah provinsi, desakan agar Gubernur Sulawesi Tengah bersikap transparan semakin menguat. Masyarakat meminta kejelasan, apakah tim pemeriksa benar-benar dibentuk atau tidak.
Kasus ini dinilai terlalu serius untuk dibiarkan menggantung. Tanpa kejelasan sikap dan tindakan, isu dugaan pelanggaran di SMA Negeri 01 Bunta bukan hanya mencederai dunia pendidikan, tetapi juga berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap Gubernur Sulawesi Tengah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Gubernur Sulawesi Tengah maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terkait keberadaan dan kerja tim pemeriksa yang disebut-sebut akan segera diturunkan.
CB: PRZ
