LUWUK — Rapat pembahasan anggaran antara TAPD dan Banggar DPRD Banggai pada Rabu (19/11/2025) memunculkan sejumlah kritik tajam terhadap Dinas PUPR. Para anggota Banggar menilai arah perencanaan dan pembagian anggaran dinas tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan jauh dari kebutuhan prioritas masyarakat.
Kritik pertama datang dari Aleg Partai Nasdem, Batia Sisilia, yang menyoroti dominasi anggaran pembangunan gedung dibanding perbaikan jalan. Ia menilai pola belanja itu menunjukkan lemahnya konsep perencanaan di PUPR.
“Pembangunan gedung mendominasi anggaran, sementara perbaikan jalan justru tidak muncul sebagai prioritas. Ini menimbulkan pertanyaan soal keadilan pembangunan di Banggai,” katanya.
Aleg Partai Nasdem, Sukri Djalumang juga menambahkan bahwa alokasi untuk pembangunan gedung terus membesar, tetapi anggaran jalan hanya sekitar Rp30 miliar. Di sisi lain, proyek ruas jalan Pasar Tua–Desa Lumpoknyo justru muncul dengan angka Rp40 miliar, yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan publik.
Ketimpangan juga terlihat pada dokumen KUA–PPAS. Aleg Partai Gerindra, Masnawati Muhammad juga mencatat bahwa total anggaran PUPR mencapai Rp298 miliar, namun program rumah layak huni hanya mendapat Rp549 juta. Ia menilai hal itu tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat di banyak wilayah.
Kritik lain disampaikan Aleg PKB, Syafrudin Husain, yang mempertanyakan anggaran penataan wilayah sebesar Rp202 miliar tanpa penjelasan yang rinci mengenai peruntukannya. Sementara Aleg PDI Perjuangan, Suprapto menekankan bahwa persoalan di lapangan, seperti jalan longsor di Desa Maleo Jaya yang membahayakan warga, harus ditempatkan sebagai prioritas.
Dari sisi pendanaan eksternal, Ketua DPRD Banggai, Safrudin Tjatjo menyebut adanya rencana dana sharing provinsi sebesar Rp73 miliar untuk pembangunan jalan Pasar Tua–Lumpoknyo. Namun beberapa anggota Banggar mempertanyakan kepastian realisasi dana tersebut karena hanya bersandar pada pernyataan gubernur dalam rapat koordinasi sebelumnya.
Menguatkan seluruh kritik itu, Sekretaris Kabupaten Banggai, Ramli Tongko menyatakan bahwa porsi terbesar anggaran PUPR memang lebih banyak diarahkan ke pembangunan gedung, termasuk pembangunan rumah sakit, sementara infrastruktur jalan kembali berada di posisi yang kecil.
Menanggapi kritik yang mengemuka, perwakilan PUPR Fikri menegaskan bahwa pembangunan tetap memperhatikan kewenangan kabupaten dan penanganan darurat seperti longsor tetap masuk dalam anggaran. Ia juga menyebut pagu anggaran masih akan dirasionalisasi.
Meski demikian, perdebatan dalam rapat Banggar kali ini memunculkan satu pertanyaan yang belum terjawab. Pertama, apakah konsep pembangunan PUPR benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, atau justru mengikuti prioritas yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik?
CB: PRZ
