LUWUK – Pemerintah Kabupaten Banggai memaparkan capaian berbagai program prioritas nasional dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Asta Cita tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (17/11/2025). Namun, sejumlah catatan kritis muncul karena sebagian besar capaian yang disampaikan masih berfokus pada jumlah fasilitas dan progres administratif, bukan pada dampak nyata bagi masyarakat.
Rakor yang berlangsung di Hotel itu menghadirkan Gubernur Sulteng Anwar Hafid, kepala daerah se-Sulteng, serta unsur Forkopimda. Dalam paparannya, Bupati Banggai Amirudin menyebut pelaksanaan program Asta Cita selaras dengan program Gubernur dan Pemda Banggai.
Bupati menyampaikan bahwa Banggai memiliki 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melayani 40.235 siswa, terbesar di Sulawesi Tengah. Namun hingga kini belum ada laporan publik mengenai kualitas layanan, standar menu, maupun perbaikan status gizi setelah program berjalan.
Sejumlah pemerhati kebijakan menilai klaim seperti ini cenderung menampilkan angka fasilitas, tetapi tidak menyertakan data hasil. Masyarakat masih menunggu transparansi mengenai seberapa efektif program ini mengurangi masalah gizi di wilayah terpencil.
Kemudian, seluruh desa dan kelurahan telah memiliki badan hukum Koperasi Merah Putih. Meski begitu, sebagian besar koperasi belum beroperasi dan masih berada pada tahap pembentukan struktur. Dua koperasi disebut sedang dalam pembangunan fisik, tetapi belum disertai penjelasan mengenai kesiapan usaha, rencana bisnis, atau strategi pemberdayaan ekonomi warga.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah program KMP sudah dirancang untuk benar-benar berjalan, atau hanya untuk memenuhi target administratif pemerintah pusat.
Selanjutnya, Pemkab Banggai telah menyiapkan lahan 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun pemerintah pusat menilai Banggai tidak layak mendapatkan bantuan karena APBD daerah dianggap cukup besar. Pemda kemudian mengalihkan rencana ke program Sekolah Garuda.
Meski demikian, belum ada penjelasan mengapa penggunaan APBD daerah, yang nilainya cukup besar, tidak langsung diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan alternatif tanpa bergantung pada skema bantuan pusat.
Bupati menyebut Pemda terus “mengejar” dana pusat agar program berjalan lebih cepat. Pendekatan ini dinilai sejumlah pengamat sebagai pola pembangunan yang rentan, karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh mekanisme pendanaan vertikal, bukan penguatan perencanaan daerah.
Rakor ditutup Gubernur Anwar Hafid dengan instruksi agar hasil pertemuan dirumuskan lebih konkret untuk evaluasi tiga bulan mendatang. Namun belum ada indikator teknis yang disampaikan ke publik mengenai apa yang akan dinilai dan bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan.
Para pemerhati berharap evaluasi berikutnya tidak hanya berisi laporan jumlah fasilitas atau dokumen legalitas, tetapi menyajikan data dampak yang dapat diverifikasi masyarakat.
CB: PRZ
