LUWUK — Rapat Badan Anggaran DPRD Banggai, di ruang rapat, Senin (17/11/2025), membuka kembali persoalan mendasar dalam tata kelola pembangunan daerah. Ekonomi yang melambat dan ketimpangan wilayah yang kian terasa, sementara perencanaan anggaran justru molor dari jadwal ideal.
Dipimpin Ketua DPRD Sarifudin Tjatjo, rapat menghadirkan Sekretaris Kabupaten Banggai Ramli Tongko bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Alih-alih hanya membahas KUA–PPAS 2026, forum ini berubah menjadi evaluasi menyeluruh atas arah pembangunan Banggai.
Dalam penjelasannya, Ramli mengungkap bahwa proses penyusunan dokumen anggaran terlambat dari kalender normal. Menurutnya, penetapan APBD 2026 idealnya dibahas pada Agustus–September 2025, sedangkan RKPD mestinya tuntas lebih awal, pada Juli.
“Semua dokumen ini berjenjang. RKPD disusun berdasarkan RPJMD, dan KUA–PPAS bergantung pada RKPD,” ujarnya.
Saat memaparkan kondisi makro daerah, Ramli menyebut ekonomi Banggai tumbuh melambat. Meski angka kemiskinan turun dari 6,58 persen menjadi 6,32 persen dan pengangguran menurun dari 3,11 persen ke 3,07 persen, capaian itu dianggap tidak sebanding dengan besarnya anggaran daerah.
Irwanto Kulap, Aleg asal Golkar menyoroti minimnya dampak APBD terhadap ekonomi masyarakat. “Dengan APBD sebesar sekarang, kenaikan indikator ekonomi seharusnya lebih terasa. Tapi yang kita lihat justru stagnasi,” tegasnya.
Syafrudin Husain mengingatkan bahwa Banggai pernah berada di tiga besar nasional dalam pertumbuhan ekonomi. “Sekarang posisinya melemah. Ada yang tidak berjalan dalam strategi pembangunan kita,” katanya.
Kapasitas fiskal Banggai yang masih bergantung pada transfer pusat juga disebut sebagai salah satu faktor yang membatasi ruang gerak ekonomi lokal.
Salah satu poin paling menonjol dalam KUA–PPAS 2026 adalah meningkatnya disparitas antarwilayah. Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan dan akses pembangunan tidak merata.
Aleg asal Partai NasDem, Batia Sisilia mengapresiasi TAPD karena telah menyelesaikan dokumen, namun ia menegaskan banyak kekurangan dalam sistematika penyusunan. “Dokumen anggaran bukan sekadar memuat data. Harus rapi, sistematis, agar arah kebijakan jelas. Ketidakteraturan bisa menyesatkan pembuat keputusan,” kritiknya.
Di sisi lain, Masnawati Muhammad menyoroti indikator generatio atau pengukur ketimpangan pendapatan antarwilayah yang semakin menunjukan ketidakmerataan. “Semakin tinggi angkanya, semakin timpang distribusi pendapatan masyarakat kita,” jelasnya.
Temuan itu memperkuat kekhawatiran bahwa pembangunan Banggai masih terpusat di kawasan tertentu, sementara wilayah lain tertinggal dalam akses infrastruktur dan layanan dasar.
Rapat Banggar kali ini menghadapi tiga persoalan yang saling berkait yakni perencanaan anggaran yang molor, ekonomi yang tidak bergerak cepat, dan ketimpangan wilayah yang makin menganga.
Semua kritik tersebut mengarah pada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki fondasi perencanaan daerah. Tidak hanya memperbaiki dokumen, tetapi memastikan pembangunan bergerak ke arah yang inklusif dan merata.
CB: PRZ
