LUWUK — Selain proyek perluasan kantor bupati, terdapat pula anggaran untuk “Rehab Rujab Ketua DPRD (lanjutan)” sebesar Rp300 juta dan “Rehab Halaman Rujab Ketua DPRD” sebesar Rp200 juta.
Artinya, dalam satu waktu yang sama, pemerintah mengalokasikan ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki dan memperindah fasilitas pejabat.
Warga Desa Awu, Noldi mengatakan, krisis air bersih di Luwuk Utara tidak muncul tiba-tiba. Ini bukan bencana mendadak, tetapi persoalan yang telah lama dirasakan masyarakat.
Menurutnya, program yang disusun Pemerintah Daerah, publik melihat ada pola prioritas yang condong ke atas, bukan ke bawah. Bayangkan, di satu sisi, halaman rumah jabatan dipercantik. Di sisi lain, warga bahkan kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan dasar.
“Apakah ini cerminan cara berpikir pejabat di daerah dalam menentukan siapa yang lebih layak didahulukan?,” tanyanya.
CB: PRZ
