LUWUK — Penurunan anggaran Bidang Air Minum dan Air Limbah (AMAL) Dinas PUPR Kabupaten Banggai menjadi Rp10 miliar pada 2026 memicu reaksi warga. Mereka mempertanyakan keseriusan dinas yang dipimpin Dewa Supatriagama dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama akses air bersih.
Sejumlah warga di wilayah Luwuk Utara, Luwuk Selatan, dan sebagian Kecamatan Luwuk mengaku masih mengalami distribusi air yang tidak lancar. Ada yang hanya menikmati aliran pada jam-jam tertentu, atau membeli air saat musim kemarau.
“Air bersih Rp10 miliar itu cukup untuk apa? Sementara wilayah yang belum terlayani masih banyak,” ujar Hendro, Rabu (4/3/2026).
Hendro, warga BTN Nusagriya menilai angka Rp10 miliar terlalu kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Banggai dan kompleksitas persoalan air minum serta sanitasi. Dengan anggaran kecil itu, Bidang AMAL PUPR tidak hanya menangani jaringan air bersih, tetapi juga air limbah dan persampahan. Dengan ruang lingkup seluas itu, alokasi yang menyusut hampir separuh dari tahun sebelumnya dinilai tidak sebanding dengan beban kerja.
Sebagai perbandingan, pada 2025 Bidang AMAL Dinas PUPR Banggai menerima sekitar Rp21 miliar. Tahun ini anggaran itu turun menjadi Rp10 miliar, termasuk Rp5 miliar dari pokok pikiran dan Dana Alokasi Khusus. Penurunan ini terjadi di tengah tuntutan peningkatan kualitas layanan dasar.
“Air itu kebutuhan pokok. Kalau anggarannya turun drastis, wajar kalau kami khawatir,” kata warga lainnya.
Hendro juga menyoroti dampak jangka panjang dari minimnya investasi infrastruktur air bersih. Warga khawatir pemerintah hanya berfokus pada proyek jangka pendek tanpa membangun sistem yang berkelanjutan. Padahal, pembangunan jaringan air minum membutuhkan perencanaan matang dan pembiayaan yang konsisten.
Lanjut Hendro, PUPR Banggai harus menjelaskan secara terbuka prioritas belanja di sektor air bersih. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan dasar air bersih.
“Anggaran Rp10 miliar untuk satu kabupaten dengan tantangan geografis seperti Banggai jelas perlu penjelasan rinci. Masyarakat menilai sektor dasar seperti air bersih justru tidak diprioritaskan,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, warga berharap Dinas PUPR tidak sekadar menyampaikan angka, tetapi juga memaparkan rencana konkret. Sebab ketika krisis air terjadi, masyarakat tidak akan melihat tabel anggaran.
CB: PRZ
