JAKARTA – Desakan rakyat akhirnya menggema hingga ke ruang parlemen. Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan dukungan agar tunjangan rumah dinas dan fasilitas lain bagi anggota dewan dievaluasi, bahkan dihentikan. Suara itu muncul setelah gelombang protes menyoroti jurang lebar antara kesejahteraan pejabat dan kesulitan hidup rakyat pekerja.
Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, dan PKS menjadi tiga kekuatan politik pertama yang menyatakan sikap. Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa partainya tidak ingin tunjangan-tunjangan yang mencederai kepercayaan publik terus berlanjut.
“Kami mendengar langsung keresahan masyarakat. Jika ada tunjangan yang tidak adil, kami siap menghentikannya,” ucap Budisatrio, yang dikutip, Selasa (2/9/2025).
Tak hanya itu, Budisatrio melarang seluruh anggota Fraksi Gerindra melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia menekankan, saat ini dewan harus hadir bersama rakyat, bukan meninggalkan mereka.
Dari kubu PDI Perjuangan, suara yang sama bergema. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengingatkan bahwa tunjangan bukan sekadar angka, melainkan persoalan etika. Menurutnya, DPR hanya bisa menjaga marwahnya bila tetap berpijak pada empati dan kepatutan.
Fraksi PDIP pun tegas meminta agar tunjangan perumahan dihentikan sebagai pelajaran berharga bagi para wakil rakyat. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai langkah penghapusan tunjangan rumah dinas sebagai bentuk kedisiplinan dalam mengelola anggaran negara.
Sekjen PKS, Muhammad Kholid, menegaskan, Setiap rupiah uang rakyat harus digunakan dengan bijak. Penghematan bisa dialihkan untuk kesehatan, pendidikan, dan UMKM. Ia menambahkan, DPR hanya bisa mendapatkan kembali kepercayaan rakyat bila mampu menunjukkan sikap sederhana, transparan, dan mendahulukan kepentingan bangsa daripada kenyamanan pribadi.
CB: PRZ
