LUWUK — Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Banggai, Nuzulisna, merilis capaian kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) hingga Triwulan I–II Tahun 2025 saat ditemui dikantornya, Senin (24/11/2025) lalu.
Pada rilis tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan capaian antar-program, sebuah dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama agar arah inklusi keuangan tetap berada di jalur yang benar.
Dalam rilis itu, Nuzulisna menjelaskan bahwa salah satu program yang melesat jauh di atas target adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan realisasi 583 debitur, setara 183,33% dari target awal. Ia menyebut capaian ini sebagai bukti meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pembiayaan formal.
Namun, ia juga menekankan bahwa capaian tinggi di satu sektor tidak boleh membuat publik abai terhadap program lain yang bergerak lebih lambat. Program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), misalnya, baru mencapai 12,96%.
“Ini program yang menyentuh masa depan literasi keuangan kita. Kalau fondasinya lemah, pertumbuhan jangka panjang ikut terganggu,” ujarnya.
Pada program pembiayaan melawan rentenir, realisasinya baru 24%. Menurut Nuzulisna, hal ini menunjukkan adanya tantangan lapangan yang harus dijawab bersama.
“Kita ingin masyarakat memiliki akses kredit yang aman. Kalau program ini belum berjalan optimal, berarti masih ada ruang perbaikan pada pola sosialisasi maupun mekanismenya,” jelasnya.
Sementara itu, onboarding QRIS mencapai 35,94%. Sebuah angka yang menurutnya menggambarkan bahwa digitalisasi UMKM masih membutuhkan pendampingan intensif.
“UMKM kita punya potensi besar. Tantangannya adalah memastikan mereka nyaman dan siap beralih ke sistem pembayaran digital,” tambahnya.
Nuzulisna juga menyampaikan rendahnya realisasi edukasi keuangan, yang baru terlaksana 2 dari 7 kegiatan. Ia menilai edukasi adalah kunci yang sering diabaikan.
“Permasalahan terbesar bukan hanya akses, tapi pemahaman. Kalau edukasi tertinggal, maka program lain akan ikut tersendat,” katanya.
Untuk agen laku pandai, realisasi 54,58% menunjukkan progres namun belum merata. Ia menyebut keberadaan agen sebagai titik temu sangat penting antara masyarakat desa dan layanan keuangan formal.
Menurut Nuzulisna, ketimpangan capaian ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran bahwa percepatan akses keuangan memerlukan strategi yang lebih terarah dan terpadu. “Kita tidak ingin hanya cepat di satu sisi. Kita ingin kuat di semua sisi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama TPKAD berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh agar program yang masih tertinggal dapat digenjot tanpa mengorbankan kualitas.
“Tujuan akhirnya jelas, bahwa masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari inklusi keuangan, bukan hanya melihatnya sebagai angka dalam laporan,” urainya.
Di akhir pernyataannya, Nuzulisna mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi. “Angka-angka ini adalah cermin. Dan cermin itu memberi tahu kita area mana yang harus diperbaiki. Ini kerja panjang, tetapi arah perbaikannya sudah kita lihat,” tutupnya.
CB: PRZ
