JAKARTA – Senayan kembali jadi panggung penting hari ini. Komisi VII DPR RI menggelar fit and proper test bagi calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025–2029. Sebanyak 18 kandidat hadir, membawa visi, misi, dan gagasan untuk satu tugas besar: menjaga denyut distribusi energi nasional.
Uji kelayakan ini bukan sekadar formalitas. Di ruang rapat parlemen, energi menjadi kata kunci yang menyentuh dapur rakyat sekaligus neraca keuangan negara. Para kandidat dituntut bukan hanya pandai berteori, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan agar distribusi BBM dan gas tetap adil, transparan, dan menjangkau pelosok.
Nama-nama yang hadir hari ini mencerminkan keragaman latar belakang. Ada pejabat senior Kementerian ESDM, eksekutif BUMN energi, akademisi, hingga politisi yang baru saja menutup masa baktinya di Senayan. Profil mereka menghamparkan spektrum pengalaman: dari teknis perminyakan, regulasi, manajemen, hingga komunikasi publik.
Di antara mereka, tampak tokoh-tokoh yang sudah malang melintang di dunia energi. Misalnya, Erika Retnowati (62), Kepala BPH Migas periode 2021–2025, yang kini kembali maju dengan bekal pengalaman mengawal tata kelola migas. Ada pula Abdul Halim (51), anggota Komite BPH Migas yang juga mantan Direktur Utama PT IDEKA. Dari jalur birokrasi, hadir nama seperti Bambang Utoro (58), Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Kementerian ESDM, serta Mustafid Gunawan (60), Kepala Balai Besar Pengujian Migas LEMIGAS.
Sementara dari jalur politik, muncul nama Bambang Hermanto (48) dan Hasbi Anshory (53), dua mantan anggota DPR RI periode sebelumnya. Kehadiran mereka menandai tarik-menarik perspektif politik dan teknokratis dalam perebutan kursi strategis ini.
Tak ketinggalan, eksekutif BUMN energi seperti Arief Wardono (55) dari PT Perta Daya Gas dan Alimuddin Baso (58) dari PT Pertamina Patra Niaga, yang mengusung pengalaman korporasi dalam tata niaga migas nasional. Ada pula tokoh akademik sekaligus praktisi internasional seperti Senda Hurnuzan Kanam (59), dengan latar pendidikan energi terbarukan di Jerman.
Komisi VII DPR menegaskan, seleksi ini akan berakhir dengan keputusan penting pada sore nanti: siapa saja yang akan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2025–2029.
Pertaruhan tidak kecil. Di tangan mereka, distribusi energi akan diatur di tengah tantangan global, harga minyak yang fluktuatif, serta agenda transisi energi yang kian mendesak. Publik menunggu bukan hanya nama, tetapi juga arah baru kebijakan yang akan menentukan apakah energi tetap menjadi nadi pembangunan, atau justru menjadi beban yang kian berat di pundak rakyat.
CB: PRZ
