LUWUK — Inflasi Kabupaten Banggai kembali menanjak. Pada Januari 2026, angka year-on-year (y-on-y) menyentuh 5,92 persen, naik dari 4,9 persen pada Desember 2025. Data itu dirilis oleh Badan Pusat Statistik Banggai. Posisi ini menempatkan Banggai sebagai daerah dengan inflasi tertinggi kedua di Sulawesi Tengah setelah Tolitoli.
Kenaikan ini bukan kejutan. Sejak September 2025, tren inflasi sudah merangkak dari 4,66 persen menjadi 4,90 persen, lalu terus naik hingga awal 2026. Artinya, tekanan harga sudah terlihat berbulan-bulan sebelumnya. Pertanyaannya, apa yang dikerjakan SKPD teknis saat gejala itu mulai tampak? Rapat jalan namun harga terus naik.
BPS mencatat kenaikan harga pada beras, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, ikan segar, hingga emas perhiasan. Komoditas pangan menjadi penyumbang utama. Ini menyentuh langsung dapur masyarakat.
Di media sosial, warga mengeluhkan harga cabai dan beras yang tak kunjung stabil. Pedagang pasar menyebut pasokan tersendat dan biaya distribusi meningkat. Keluhan itu beredar luas, tetapi respons kebijakan di lapangan belum terlihat signifikan.
Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan memegang peran sentral dalam menjaga rantai pasok. Mereka memiliki instrumen seperti operasi pasar, pemantauan stok, intervensi distribusi, hingga koordinasi lintas wilayah. Namun ketika harga naik berbulan-bulan, masyarakat menilai ada kelemahan dalam deteksi dini dan eksekusi kebijakan.
Pemerintah daerah menggelar rapat pengendalian inflasi pada akhir Januari dan High Level Meeting (HLM) pada Februari 2026. TPID dan Satgas Saber Pangan meningkatkan pengawasan menjelang Ramadan dan Imlek.
Langkah itu penting, tetapi efektivitasnya harus diukur. Inflasi 5,92 persen menunjukkan tekanan belum reda. Jika rapat digelar setelah harga melonjak, maka kebijakan bersifat reaktif, bukan preventif.
Inflasi bukan hanya soal momentum musiman. Ia juga mencerminkan manajemen stok dan distribusi. Ketika harga beras dan cabai naik hampir bersamaan, itu memberi sinyal gangguan pasokan atau lemahnya stabilisasi pasar. Jika SKPD terkait memiliki data stok dan peta distribusi yang akurat, lonjakan seharusnya dapat diredam lebih awal. Namun sayangnya tidak jelas.
Detail data Februari 2026 belum sepenuhnya dipublikasikan. Padahal, transparansi penting untuk membangun kepercayaan publik dan pelaku usaha. Tanpa keterbukaan data, masyarakat sulit menilai apakah intervensi pemerintah efektif atau tidak.
Inflasi yang mendekati enam persen bukan angka kecil. Ini berdampak langsung pada daya beli, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ketika harga naik lebih cepat dari pendapatan, kesejahteraan tergerus.
Evaluasi kinerja SKPD teknis menjadi mendesak. Publik berhak mengetahui berapa stok riil beras dan komoditas strategis di Banggai? Berapa kali operasi pasar dilakukan sejak September 2025? Apa indikator keberhasilan pengendalian yang dipakai pemerintah?
Inflasi tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari akumulasi masalah yang tidak tertangani tepat waktu. Jika tren ini dibiarkan, maka rapat hanya menjadi rutinitas birokrasi, sementara masyarakat terus menanggung beban harga yang naik di pasar. Dan Bupati Banggai dibuat pusing oleh kinerja SKPD terkait dalam menangani inflasi yang terus merangkak naik.
CB: PRZ
