JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengingatkan bahwa tantangan besar dalam memanfaatkan bonus demografi justru terletak pada rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja nasional. Ia menilai, keunggulan jumlah penduduk usia produktif tidak akan memberi manfaat bila tidak diimbangi peningkatan keterampilan dan daya saing pekerja.
Pernyataan itu disampaikan Menaker dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dengan tema “Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja,” Yassierli menegaskan pentingnya pergeseran dari wacana menuju implementasi konkret.
“Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kemnaker memperkuat kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas di tingkat perusahaan dan industri,” ujar Yassierli yang dikutip.
Menurut data Kemnaker, sekitar 85 persen tenaga kerja di Indonesia adalah lulusan maksimal SMA/SMK, dan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Kondisi ini mencerminkan betapa masih lemahnya fondasi produktivitas tenaga kerja nasional.
Yassierli menilai, kebijakan ketenagakerjaan harus disusun dengan mempertimbangkan fakta ini agar program pelatihan dan sertifikasi tidak hanya menyasar kalangan tertentu, melainkan menjangkau kelompok pekerja yang paling membutuhkan peningkatan keterampilan.
“Kita semua sudah memahami arah kebijakan produktivitas. Tantangannya bukan pada konsep, tetapi pada penerapan yang berkelanjutan dan konsisten,” tegasnya dikutip.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Kemnaker menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tahun ini. Program ini akan disinergikan dengan Asian Productivity Organization (APO) yang telah memiliki sekitar 200 Productivity Specialist.
Penyetaraan dua skema tersebut tengah dikaji agar dapat saling melengkapi dalam memperkuat jaringan ahli produktivitas di Indonesia.
“Tahun depan, para ahli produktivitas ini ditargetkan menjadi champion yang mampu menggerakkan perubahan di berbagai perusahaan, sebagaimana dilakukan di Jepang, Vietnam, dan Thailand,” jelas Yassierli dikutip.
Kemnaker juga membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja, sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Pelatihan diarahkan agar menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.
Selain itu, berbagai enabler juga tengah disiapkan, termasuk podcast bertema produktivitas untuk memperluas kesadaran dan praktik kerja produktif di kalangan tenaga kerja dan dunia usaha.
Yassierli menutup sambutannya dengan penegasan bahwa peningkatan produktivitas bukan sekadar urusan kebijakan, tetapi pembangunan manusia secara menyeluruh.
“Membangun Indonesia yang produktif berarti menaruh perhatian pada empat aspek utama: people, process, product, dan policy. Keempatnya harus berjalan seimbang agar bonus demografi benar-benar menjadi berkah,” ujarnya dikutip.
CB: PRZ
