JAKARTA — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Program Sekolah Rakyat di Ruang Rapat Utama Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Rapat ini dihadiri Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh, serta jajaran pejabat Kementerian Sosial. Agenda rakor difokuskan pada penguatan sinergi dan efektivitas pengawasan pelaksanaan program, termasuk evaluasi laporan dari setiap gugus tugas dan kemajuan sistem digitalisasi data sekolah.
Dalam arahannya, Agus Jabo menegaskan pentingnya peran tim pengendalian dalam memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran, transparan, dan tanpa hambatan di lapangan.
“Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program, terutama terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, serta aspek keuangan. Dengan pengawasan yang terstruktur, pelaksanaan Program Sekolah Rakyat diharapkan berjalan lebih efektif,” ujar Agus Jabo yang dikutip.
Selain memperkuat pengawasan, Wamensos juga menyoroti peran teknologi digital dalam tata kelola program. Ia meminta laporan terkini mengenai implementasi sistem informasi Sekolah Rakyat yang kini mulai digunakan di berbagai daerah.
Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto memaparkan, aplikasi pendukung Sekolah Rakyat telah dikembangkan untuk menghimpun dan mengelola data kegiatan belajar, profil peserta didik, hingga kebutuhan pembelajaran di lapangan.
“Saat ini kami sedang mendalami data yang sudah terkumpul. Dari hasil awal, ditemukan sejumlah hal penting, seperti adanya peserta didik penyandang disabilitas yang memerlukan pengaturan khusus dalam proses pembelajaran,” jelas Joko dikutip.
Berdasarkan data sementara, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat mencapai 14.473 siswa, terdiri atas:
– 14.238 siswa non-disabilitas
– 194 siswa disabilitas ringan
– 17 siswa disabilitas sedang
– 24 siswa disabilitas berat
Selain itu, terdapat 510 siswa yang berasal dari keluarga dengan anggota penyandang disabilitas.
Sementara itu, Prof. Mohammad Nuh mengapresiasi langkah Kemensos dalam mengembangkan sistem digitalisasi dan monitoring program. Ia menilai, inovasi ini merupakan langkah penting untuk menjamin transparansi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Saya kagum dengan adanya aplikasi monitoring ini. Kepada para pengelola, manfaatkan dengan baik. Bagi para Satgas, penting untuk mengenali karakteristik Sekolah Rakyat dan masyarakatnya agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat,” tutur Prof. Nuh yang dikutip.
Ia juga menegaskan pentingnya pemahaman sosial dan tata kelola oleh setiap Satuan Tugas (Satgas). Menurutnya, Satgas harus mengenali kondisi sekolah dan latar belakang sosial siswa serta keluarganya agar dapat memberikan solusi yang bijak dan kontekstual.
“Satgas harus memahami lingkungan sekolahnya. Dengan begitu, jika ada siswa atau orang tua yang mengalami kesulitan, mereka dapat memberikan solusi yang tepat dan manusiawi,” kata Nuh dikutip.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas tim, sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Sosial dalam menjalankan Program Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis empati, inklusif, dan berkeadilan sosial.
Hingga kini, Sekolah Rakyat telah berdiri di 165 titik di seluruh Indonesia. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap kota dan kabupaten ditargetkan memiliki satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa.
CB: PRZ
