JAKARTA — Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.
Hal itu disampaikan Agus Jabo dalam audiensi bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya serta jajaran staf khusus Menteri Sosial.
“Pemerintah daerah harus aktif bersinergi dengan pemerintah pusat agar program Sekolah Rakyat bisa berjalan tepat waktu dan tidak tertinggal dari target nasional,” tegas Agus Jabo yang dikutip.
Dalam pertemuan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy melaporkan bahwa dua Sekolah Rakyat Rintisan di daerahnya — SRMP 4 dan SRMP 5 — akan segera dimigrasikan menjadi Sekolah Rakyat permanen. Namun, proses tersebut masih terkendala administrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan untuk dua Sekolah Rakyat baru. Lahan itu diusulkan menjadi lokasi Sekolah Rakyat permanen menggantikan lokasi di Kota Padang yang terkendala ketersediaan lahan.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo meminta agar segera dibuat surat resmi pengajuan pengalihan lahan agar proses tindak lanjut bisa dilakukan cepat.
“Silakan langsung dibuat suratnya, nanti kami yang akan teruskan ke Kementerian PU,” ujar Agus Jabo dikutip.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyampaikan kesiapan daerahnya menyediakan lahan seluas 9 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, meski belum masuk dalam daftar 165 sekolah rintisan tahap pertama.
Agus Jabo menegaskan, Kementerian Sosial tetap membuka peluang bagi daerah-daerah baru untuk ikut serta dalam program ini.
“Kita memang sudah punya 165 sekolah rintisan yang beroperasi, tapi target Presiden adalah 500 Sekolah Rakyat. Jadi, peluang masih terbuka bagi daerah yang siap,” jelasnya dikutip.
Menurut Agus Jabo, keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak bisa dijalankan oleh satu kementerian saja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Sekolah Rakyat ini melibatkan banyak pihak. Lahannya dari PU, kurikulumnya Dikdasmen, dan pelaksanaannya kita lakukan bersama-sama. Ini gerakan gotong royong,” katanya dikutip.
Selain membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, Wamensos juga mendorong daerah memperkuat gerakan graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar semakin banyak keluarga mampu mandiri keluar dari ketergantungan bantuan sosial. Ia mencontohkan Kabupaten Brebes yang berhasil meluluskan 2.000 KPM dari status penerima bantuan.
“Kita bergerak bersama untuk menurunkan kemiskinan. Pemerintah pusat dan daerah harus seirama,” tutup Agus Jabo dikutip.
CB: PRZ
