LUWUK — Implementasi WFH di Kabupaten Banggai tidak hanya bicara soal fleksibilitas kerja, tetapi juga menyasar efisiensi anggaran secara nyata.
Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), listrik, air, serta berbagai biaya operasional lainnya.
Sejumlah langkah konkret pun diatur. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga maksimal 50 persen, bahkan ASN dianjurkan beralih ke transportasi ramah lingkungan.
Tidak hanya itu, perangkat daerah diminta melakukan pengendalian penggunaan energi di kantor. Pendingin ruangan (AC) dilarang digunakan selama jam operasional, sementara perangkat elektronik yang tidak mendesak harus dimatikan.
Setiap hari Jumat, aktivitas kantor bahkan dipusatkan hanya pada satu ruangan tertentu dengan penggunaan listrik terbatas.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH bukan berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi besar penghematan anggaran daerah.
Namun, pemerintah tidak berhenti pada kebijakan. Setiap perangkat daerah diwajibkan menghitung secara riil besaran penghematan yang dihasilkan dan melaporkannya secara berkala.
Kebijakan yang berasal dari pusat mulai diuji di daerah. Apakah efisiensi benar-benar tercapai, atau hanya menjadi target administratif semata.
CB: SLV
