LUWUK — Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat mulai menunjukkan arah yang jelas. Pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (16/4/2026), menjadi titik awal yang dinilai strategis dalam membuka akses program nasional ke daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, secara resmi mengusulkan lahan seluas 10 hektare di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan ini menandai keseriusan daerah dalam menangkap peluang program prioritas pemerintah pusat.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Kabupaten Banggai menyambut baik langkah tersebut. Sekretaris DPC Partai PRIMA, Sugianto Adjadar, menilai lokasi yang diusulkan tidak hanya memenuhi syarat dasar, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk pengembangan jangka panjang.
“Lahan tersebut sangat layak dan berpotensi menjadi pusat kegiatan pendidikan yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat. Ini bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi fondasi perubahan sosial,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, Sekolah Rakyat memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Selain menyerap tenaga kerja saat pembangunan, keberadaannya akan menggerakkan ekonomi lokal melalui aktivitas pendukung seperti usaha kecil, transportasi, dan layanan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang besar ini harus diimbangi dengan kesiapan teknis yang matang. Dokumen seperti UKL/UPL, Andalalin, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi syarat mutlak yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah daerah.
“Kecepatan melengkapi persyaratan akan menentukan apakah Banggai hanya menjadi pengusul, atau benar-benar menjadi daerah penerima manfaat,” tegasnya.
CB: PRZ
