JAKARTA — Capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi. Ia menilai keberhasilan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, tetapi capaian yang perlu diketahui masyarakat luas.
Bambang menyebut delapan komoditas pangan telah dinyatakan mencapai swasembada. Di antaranya beras, jagung, bawang merah, dan cabai. Menurutnya, capaian itu penting karena Indonesia sebelumnya masih menghadapi ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas, termasuk jagung dan gula. “Yang pertama terkait soal swasembada pangan. Delapan komoditas yang sudah dinyatakan swasembada tadi ada bawang merah, ada cabe, ada beras, jagung dan sebagainya itu adalah suatu prestasi,” ujar Bambang yang dikutip dari parlementaria usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Bambang meminta kementerian dan lembaga terkait tidak berhenti pada pencapaian program. Pemerintah, kata dia, juga harus aktif menjelaskan capaian tersebut kepada masyarakat secara utuh. Ia mengingatkan, derasnya informasi di media sosial dapat membuat sebuah keberhasilan tertutup oleh isu mengenai kekurangan dalam pelaksanaan program. “Jangan sampai ada framing di sosial media yang tujuan besarnya apa, (tetapi) dikerdilkan oleh isu-isu yang (membahas) ketidaksempurnaan satu program karena setiap program pasti ada tidak sempurnanya. Nah, ini mari kita sempurnakan bersama,” katanya.
Bahwa pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan program, tetapi juga harus mampu menjelaskan manfaat dan hasilnya kepada publik. Sebab, ketika informasi resmi tidak tersampaikan dengan baik, ruang publik akan lebih mudah dipenuhi berbagai tafsir. Namun, Bambang juga tidak menutup mata terhadap kekurangan pemerintah. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa setiap program pasti memiliki kelemahan yang harus diperbaiki. Menurutnya, kritik terhadap kekurangan program tetap diperlukan. Tetapi kritik tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan, bukan alasan untuk menghapus seluruh apresiasi terhadap capaian yang sudah diperoleh.
Selain swasembada pangan, Bambang turut menyoroti keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut, menurut Presiden Prabowo Subianto, akan tetap dilanjutkan dengan evaluasi dan efisiensi. Bambang menilai evaluasi menjadi bagian penting agar pelaksanaan MBG semakin baik dan tepat sasaran. Di sisi lain, ia menyampaikan sikap keras Presiden terhadap praktik korupsi yang mengatasnamakan program MBG.
Bambang mengatakan Presiden mengutuk keras tindakan tersebut karena MBG berkaitan langsung dengan kebutuhan makanan bagi anak-anak sekolah. “Beliau sangat marah tadi, mengutuk keras bahwa koruptor atas nama program makanan untuk anak-anak sekolah ini itu perbuatan yang biadab, yang tidak berguna kemanusiaan,” ujar Bambang.
Pesan tersebut menempatkan persoalan korupsi MBG sebagai isu serius. Program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak tidak boleh menjadi ruang bagi pihak tertentu untuk mencari keuntungan secara ilegal. Di tengah upaya pemerintah membangun ketahanan pangan dan menjalankan program sosial berskala besar, tantangannya bukan hanya mencapai target. Pemerintah juga dituntut memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus menutup celah penyimpangan.
Swasembada pangan tidak boleh berhenti sebagai klaim keberhasilan pemerintah. Ukuran terpentingnya adalah apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pangan, apakah harga tetap terjangkau, dan apakah ketergantungan terhadap impor benar-benar berkurang.
CB: PRZ
