JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi sorotan publik. Bukan tentang makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, tetapi bagaimana uang negara dipertanggungjawabkan di tingkat pelaksana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya banyak kekurangan dalam proses pertanggungjawaban keuangan MBG di daerah.
Temuan itu berasal dari pengawasan lapangan yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Purbaya mengatakan setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, Kementerian Keuangan akan menyampaikan temuan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti. “Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya. Tapi nanti akan kita laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus peraturannya ke depan,” kata Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026), seperti dilansir detikFinance.
Pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk memastikan makanan bergizi sampai kepada masyarakat. Namun, besarnya anggaran otomatis menuntut pengawasan yang semakin ketat. Karena itu, Kementerian Keuangan tidak hanya menunggu laporan dari pengelola program. Kanwil DJPb justru diturunkan untuk melakukan survei terhadap SPPG di daerah. “Itu kita manfaatkan sekarang, kalau mereka itu untuk melakukan semacam survei ke semua SPPG yang ada di sana,” ujar Purbaya.
Kekurangan dalam pertanggungjawaban keuangan memang belum otomatis berarti terjadi penyimpangan atau tindak pidana. Namun, persoalan administrasi keuangan tetap tidak bisa dianggap sepele. Sebab, pertanggungjawaban merupakan salah satu instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukan. Jika sistem pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tidak seragam atau memiliki banyak kelemahan, ruang untuk terjadinya kesalahan pengelolaan juga semakin besar.
Purbaya menegaskan temuan tersebut akan disampaikan kepada BGN agar aturan dan mekanisme pengelolaan MBG dapat diperbaiki. Pada saat yang sama, pembahasan mengenai efisiensi anggaran MBG juga belum selesai. Purbaya mengatakan dirinya belum bertemu dengan Kepala BGN Sudaryono untuk membahas persoalan tersebut. Menurutnya, Sudaryono masih melakukan konsolidasi. “Saya belum ketemu Ketua BGN. Dia masih konsolidasi, begitu sudah selesai konsolidasi, saya datang ke sana,” katanya.
Artinya, persoalan MBG kini berada pada dua sisi yang sama-sama penting yakni efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan.
CB: PRZ
