JAKARTA — Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) kini dibawa langsung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke meja Badan Anggaran DPR RI. Pemprov Sulteng menilai DBH memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama jajaran anggota DPRD Sulteng dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bertemu dengan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Muhammad Said serta Anggota Banggar DPR RI Hamka Baco Kady, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemprov Sulteng untuk menyampaikan langsung aspirasi daerah terkait DBH kepada pihak yang memiliki posisi strategis dalam pembahasan anggaran negara. Anwar mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Sulteng ingin memastikan kepentingan daerah dalam persoalan DBH mendapat perhatian serius.
Menurutnya, DBH bukan hanya angka dalam dokumen anggaran. Dana tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan menghadirkan pelayanan serta kesejahteraan bagi masyarakat. “Kami bersyukur, aspirasi ini mendapat sambutan yang baik dari Badan Anggaran DPR RI,” ujar Anwar dalam keterangannya.
Ia menyebut terdapat komitmen untuk bersama-sama mengawal persoalan DBH sehingga kepentingan Sulawesi Tengah dan masyarakatnya dapat diperjuangkan secara maksimal. Pertemuan ini menunjukkan bahwa perebutan porsi anggaran daerah tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintah daerah. Aspirasi mengenai DBH harus diperjuangkan hingga ke tingkat pusat karena keputusan mengenai pembagian penerimaan negara memiliki dampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.
Bagi Sulawesi Tengah, isu tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat. Daerah membutuhkan ruang fiskal yang cukup agar pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Kini, komitmen dari Banggar DPR RI menjadi langkah awal. Tantangannya adalah memastikan komitmen tersebut benar-benar berujung pada kebijakan DBH yang memberikan manfaat lebih besar bagi Sulawesi Tengah. Bagi masyarakat, yang paling penting bukan hanya pertemuan dan janji pengawalan. Ukurannya adalah berapa besar hak daerah yang akhirnya kembali untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
CB: PRZ
