LUWUK — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Banggai berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati, Senin (4/5/2026).
Berbagai pesan tentang kemajuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia disampaikan dalam pidato resmi Bupati Banggai.
Namun di tengah suasana tersebut, perhatian publik justru tertuju pada kelompok yang dinilai belum tersentuh dalam narasi peringatan. Sekitar 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkup Dinas Pendidikan diduga belum terbayarkan sepenuhnya.
Dalam pidato yang disampaikan, tidak terdapat penyinggungan khusus mengenai kondisi P3K paruh waktu. Kelompok tenaga yang saat ini masih menghadapi proses administrasi panjang terkait pembayaran honor.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa persoalan mereka belum menjadi bagian dari perhatian utama dalam momentum pendidikan tahunan tersebut.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Banggai mengungkapkan bahwa pembayaran honor P3K paruh waktu masih bergantung pada kelengkapan dokumen, seperti surat keterangan aktif bekerja dan pembukaan rekening.
Sebagian berkas telah diserahkan ke Sekretaris Kabupaten untuk proses pencairan, namun di lapangan masih ada tenaga yang mengaku belum menerima honor sejak diterbitkannya Surat Keputusan (SK).
Situasi ini menempatkan P3K paruh waktu pada posisi yang kontras dengan semangat Hardiknas. Di satu sisi, pemerintah menyuarakan komitmen terhadap kemajuan pendidikan, sementara di sisi lain, sebagian tenaga pendukung pendidikan masih menunggu kepastian hak dasar mereka.
Selain itu, ada kekhawatiran di kalangan tenaga P3K paruh waktu untuk menyampaikan kondisi secara terbuka, sehingga suara mereka belum sepenuhnya muncul di ruang publik.
Ketiadaan penyebutan P3K paruh waktu dalam pidato resmi Bupati pada momentum Hardiknas ini, semestinya tidak hanya menjadi ruang seremonial, tetapi juga refleksi menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan termasuk memastikan seluruh elemen pendukungnya mendapatkan perhatian yang proporsional.
Dengan jumlah yang signifikan dan peran yang langsung menopang aktivitas pendidikan, kejelasan status serta percepatan pembayaran honor bagi P3K paruh waktu menjadi ujian nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan di sektor pendidikan.
CB: PRZ
