LUWUK — Pengelolaan anggaran negara tidak lagi cukup hanya menghabiskan dana sesuai rencana. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, KPPN Luwuk turun langsung mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pembayaran di lingkungan pemerintah.
Melalui Instagram @kppnluwuk, kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran serta Sosialisasi Digitalisasi Keuangan APBN Triwulan III Tahun 2026, KPPN Luwuk mengumpulkan satuan kerja Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banggai pada 14 Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, KPPN Luwuk memaparkan hasil evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga Juni 2026. Evaluasi ini menjadi tolok ukur untuk melihat sejauh mana satuan kerja mampu mengelola anggaran negara secara tepat, efektif, dan sesuai aturan. Selain itu, KPPN juga memberikan pembinaan terkait implementasi digitalisasi proses pembayaran pemerintah guna mempercepat layanan dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi.
Langkah ini dinilai penting karena setiap rupiah APBN yang dikelola pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. KPPN menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kunci untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Tidak hanya menyampaikan materi, KPPN Luwuk juga membuka ruang diskusi dan konsultasi bagi peserta. Melalui forum tersebut, berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran dibahas secara terbuka untuk mencari solusi yang tepat.
Kualitas belanja pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. KPPN berharap kualitas pelaksanaan anggaran, serapan belanja, dan penyusunan laporan keuangan terus meningkat sehingga dana negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
KPPN Luwuk juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh mitra kerja dalam membangun tata kelola APBN yang modern, responsif, dan berorientasi pada hasil pembangunan berkelanjutan.
CB: PRZ
