JAKARTA — Pemerintah pusat menghadapi persoalan serius di daerah. Sebanyak 79 pemerintah daerah dilaporkan mengalami kekurangan anggaran dan membutuhkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp14 triliun.
Jika tidak segera ditangani, kekurangan anggaran dapat mengancam kemampuan sejumlah pemerintah daerah membayar gaji pegawai tepat waktu. Pada akhirnya, pelayanan publik ikut berada di bawah tekanan.
Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi fiskal daerah berkembang menjadi masalah yang lebih besar. “Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik,” ujar Eka, sebagaimana dikutip dari Parlementaria, Jumat (7/8/2026).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan terdapat 79 daerah yang membutuhkan tambahan DAU dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai Rp14 triliun. Untuk mengamankan pembayaran gaji pegawai, kebutuhan anggaran saat ini diperkirakan sekitar Rp3,5 triliun. Namun, pemerintah membutuhkan dana lebih besar agar kondisi keuangan daerah tidak kembali mengalami tekanan.
Bahkan, berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebutuhan anggaran tersebut berpotensi mencapai Rp20 triliun. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi daerah tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji bulan berjalan. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana memperkuat kondisi fiskal daerah agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Eka menilai keterlambatan pembayaran gaji dapat memberikan efek berantai. Pegawai yang menghadapi ketidakpastian atas haknya berpotensi mengalami gangguan terhadap motivasi dan kinerja. Dampaknya kemudian dapat dirasakan masyarakat. Sebab, aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu ujung tombak pelayanan publik. Ketika kemampuan fiskal daerah terganggu, pelayanan kepada masyarakat juga berisiko ikut tersendat.
Politisi Fraksi PKB itu meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan bergerak cepat mencari solusi. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan tambahan anggaran benar-benar diberikan kepada daerah yang membutuhkan sehingga pembayaran gaji pegawai tetap aman dan roda pemerintahan tidak terganggu. “Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu,” tegasnya.
Eka mendorong pemerintah tidak berhenti pada pemberian tambahan DAU. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mengevaluasi tata kelola keuangan daerah agar persoalan fiskal tidak terus berulang. “Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat, sehingga hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya.
CB: PRZ
