BANDUNG — Tantangan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ternyata tidak berhenti pada persoalan seberapa besar organisasi tersebut mampu membantu program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago juga mengingatkan ancaman lain yang bergerak jauh lebih cepat, yakni arus informasi negatif di ruang digital.
Menurut Djamari, masyarakat saat ini berhadapan dengan derasnya informasi yang tidak semuanya dapat dipercaya. Hoaks, fitnah, dan kebencian dapat menyebar dengan cepat apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi. Peringatan itu disampaikan Djamari dalam Rakernas LPM RI Tahun 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/8/2026).
Djamari meminta masyarakat tidak langsung percaya terhadap setiap informasi yang muncul di ruang digital. Informasi harus disaring. Kebenarannya harus diperiksa. Dan masyarakat harus berpikir sebelum menyebarkannya.
Menurut Djamari, ruang digital harus tetap menjadi ruang yang netral dan tidak boleh dikuasai oleh informasi negatif yang berpotensi memengaruhi masyarakat. “Intinya, jangan kita beri peluang sekecil apa pun kepada orang-orang yang ingin menyampaikan hal-hal buruk untuk masuk lebih dahulu,” tegasnya.
Peringatan tersebut menjadi semakin penting karena ruang digital bukan hanya tempat masyarakat memperoleh informasi. Ruang digital juga dapat membentuk persepsi, memengaruhi sikap, bahkan memicu keresahan ketika informasi yang salah menyebar tanpa kendali. Karena itu, Djamari mendorong seluruh elemen masyarakat untuk ikut menghadirkan informasi yang benar, positif, dan bermanfaat.
Pesan tersebut sekaligus memperluas peran LPM. Jika sebelumnya LPM ditantang menjadi pendorong program pemerintah agar manfaatnya semakin besar, organisasi masyarakat tersebut juga memiliki ruang untuk ikut menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat. Di sisi lain, Djamari memastikan kondisi stabilitas keamanan nasional saat ini tetap aman dan terkendali. Pemerintah bersama unsur terkait, kata dia, terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
Djamari juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak hidup dalam ruang yang terpisah dari gejolak dunia. Ia menyebut berbagai konflik global dapat memberikan dampak terhadap kondisi dalam negeri. Karena itu, masyarakat dan seluruh komponen bangsa perlu memiliki optimisme, ketangguhan, serta semangat kebersamaan.
Dalam konteks tersebut, Djamari mengutip pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju dan sejahtera apabila mampu menghadapi serta mengatasi berbagai tantangan strategis. Ia kemudian menutup arahannya dengan bait-bait Gurindam Dua Belas karya Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Salah satu bait yang dibacakan berbunyi “Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri.”
Menurut Djamari, pesan tersebut menggambarkan pentingnya kesamaan visi, musyawarah, dan kerja sama antara pemimpin dengan para pembantunya. Ia juga membacakan bait “Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja.” Bagi Djamari, pesan tersebut mengandung nilai integritas, loyalitas, dan kesungguhan dalam menjalankan amanah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP LPM M. Q. Iswara menyampaikan apresiasi atas dukungan Menko Polkam terhadap Rakernas LPM RI Tahun 2026. Iswara menegaskan LPM siap mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Kita siap menjadi garda terdepan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” kata Iswara.
Ia menyebut dari 38 provinsi, sebanyak 33 telah dilantik. Sementara di tingkat kabupaten/kota terdapat 480 kepengurusan. “Kami siap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden,” ujarnya.
Rakernas tersebut dihadiri pengurus LPM RI tingkat pusat dan daerah, perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta jajaran pimpinan Kemenko Polkam.
CB: PRZ
