LUWUK — Jika pada sektor fisik anggaran DPRD Banggai menuai sorotan, sektor operasional pun tidak kalah mengundang pertanyaan.
Dalam dokumen RUP 2026, Sekretariat DPRD Banggai menganggarkan dua paket sewa kendaraan dinas dengan nilai yang kontras. Rp42 juta melalui metode pengadaan langsung, Rp462 juta melalui metode e-purchasing.
Rama, aktifis IMM Banggai mengatakan, Dua angka ini berdiri dalam satu jenis kebutuhan yang sama yakni sewa kendaraan dinas.
“Perbedaan hampir sepuluh kali lipat ini memunculkan pertanyaan apa yang membedakan kedua paket tersebut secara signifikan? Apakah spesifikasi kendaraan berbeda? Durasi sewa tidak sama? Atau ada pola perencanaan yang tidak sinkron?,” ujar Rama, Jumat (17/4/2026).
Rama menjelaskan, di sisi lain, metode pengadaan juga berbeda. Pengadaan langsung umumnya digunakan untuk nilai kecil dan kebutuhan sederhana. Sementara e-purchasing dirancang untuk transparansi melalui katalog elektronik.
Lebih lanjut, pernyataan Ketua DPRD Banggai tentang efisiensi diuji. Sebab efisiensi bukan hanya soal mengurangi anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah memiliki justifikasi yang kuat.
“Ketika dua paket dengan tujuan serupa memiliki selisih ratusan juta rupiah, maka yang dipertanyakan bukan hanya angka, tetapi logika di baliknya,” sebut Rama.
Apalagi di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan kebutuhan dasar, setiap belanja pemerintah seharusnya memiliki sensitivitas sosial.
CB: PRZ
