JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah kini didorong mengambil peran lebih besar agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan pembagian makanan, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap persoalan masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Rapat Koordinasi Khusus yang melibatkan Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah, Kamis (13/8/2026).
Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, langkah itu menempatkan MBG pada posisi yang lebih strategis. Program ini diharapkan ikut membantu kepala daerah mengejar sejumlah indikator kinerja yang selama ini menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah. Di antaranya menurunkan angka stunting, menekan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Pemerintah daerah dituntut memastikan program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kepala daerah pun didorong memanfaatkan MBG sebagai instrumen untuk menjawab persoalan di wilayah masing-masing. Jika pelaksanaannya berjalan baik, manfaatnya bukan hanya dirasakan penerima makanan bergizi. Pemerintah daerah juga berpotensi memperoleh dampak positif dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.
Tito melanjutkan, Pemerintah daerah harus mampu membangun koordinasi dengan BGN agar program berjalan tepat sasaran dan tidak kehilangan tujuan utamanya. Pelibatan pemerintah daerah sendiri memiliki dasar hukum. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tersebut.
Komitmen penguatan kerja sama itu kemudian diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Sekretaris Utama BGN. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan MBG melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
CB: PRZ
