LUWUK — Dugaan penyalahgunaan sistem absensi digital lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai tidak hanya terjadi di level staf, tetapi juga menyentuh jajaran pimpinan perangkat daerah.
Menurut Nadja Mointang, seorang analis kebijakan madya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada Senin (4/5/2026) mengatakan, kondisi ini mengarah pada fenomena yang dikenal sebagai moral hazard—yakni ketika seseorang memanfaatkan celah sistem untuk kepentingan pribadi tanpa menanggung risiko yang sepadan.
Dalam konteks ini, sistem absensi digital yang seharusnya menjadi alat pengawasan justru diduga digunakan sebagai formalitas, bahkan dimanipulasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa teknologi yang dibangun untuk memperkuat disiplin malah membuka ruang penyimpangan baru.
“Ini menjadi paradoks. Sistem dibuat untuk menutup celah pelanggaran, tetapi justru bisa disalahgunakan ketika pengawasan lemah dan integritas tidak dijaga,” demikian terang Nadja.
Nadja menjelaskan, yang menjadi sorotan adalah dugaan keterlibatan pimpinan OPD dinilai memperparah situasi. Sebab dalam birokrasi, pimpinan memiliki peran penting dalam membentuk budaya kerja. Jika di level ini terjadi pelanggaran, maka dampaknya bisa menjalar ke seluruh organisasi.
Kondisi ini juga sebut Nadja, berisiko menciptakan efek berantai. ASN di level bawah bisa menganggap aturan tidak berlaku sama bagi semua orang, tetapi bergantung pada jabatan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap sistem dan melemahkan upaya reformasi birokrasi.
Nadja juga menegaskan bahwa selama ini reformasi birokrasi cenderung fokus pada pembangunan sistem digital, namun belum sepenuhnya menyentuh aspek perilaku dan akuntabilitas pengguna.
Nadja melanjutkan, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan penting. Pertama, Membiarkan praktik ini berlanjut, atau menjadikannya momentum untuk pembenahan. Kedua, langkah seperti penegakan sanksi tegas tanpa pandang jabatan, audit terbuka, serta perbaikan sistem menjadi hal yang dinilai mendesak.
Pada akhirnya, digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan teknologi. Tanpa integritas, sistem elektronik berisiko hanya menjadi tampilan modern.
CB: PRZ
