JAKARTA — Pemerintah mulai mengarahkan wajah pembangunan Indonesia ke agenda yang lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari rakyat. Dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi fokus RAPBN 2027.
Jika benar-benar dijalankan secara efektif, kebijakan itu akan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari harga dan ketersediaan pangan hingga pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pembangunan desa, dan kemiskinan.
Presiden menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas pertama. Pemerintah juga mendorong kemandirian energi dan air, dua kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus daya tahan ekonomi nasional. Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas berikutnya. Pemerintah ingin memastikan pembangunan manusia tidak tertinggal ketika negara mengejar pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, pemerintah memasukkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai agenda utama. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong Indonesia tidak berhenti sebagai negara yang hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu mengolah kekayaan alam menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Pemerintah juga memprioritaskan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana.
Di tingkat akar rumput, RAPBN 2027 menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa sebagai salah satu agenda nasional. Prioritas terakhir adalah penurunan kemiskinan. Delapan agenda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghubungkan kebijakan makro dengan kebutuhan konkret masyarakat.
Sebab, angka pertumbuhan ekonomi pada akhirnya tidak banyak berarti bagi keluarga yang masih kesulitan mendapatkan pangan, layanan kesehatan, pendidikan layak, rumah yang aman, atau pekerjaan dengan penghasilan memadai.
Presiden Prabowo menegaskan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan dan anggaran memiliki tujuan yang jelas serta menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.
CB: PRZ
