JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menjadi salah satu penentu pemerintah daerah (Pemda) dalam memperoleh insentif dari pemerintah pusat. Mulai 2027, keberhasilan pelaksanaan program tersebut masuk dalam parameter penilaian untuk memperebutkan alokasi insentif dengan total anggaran mencapai Rp1 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah tidak secara khusus mengalokasikan Rp1 triliun tersebut hanya untuk program MBG. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan anggaran itu sebagai insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan berbagai program pembangunan.
Namun, mulai tahun depan, keberhasilan MBG akan menambah daftar indikator yang menentukan penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah. “Jadi Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator Pemda yang selama ini sudah jalan,” kata Sudaryono, dikutip dari akun facebooknya, Sabtu (31/10/2026).
Selama ini, pemerintah memberikan insentif kepada daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam sejumlah indikator pembangunan. Di antaranya pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Sudaryono mencontohkan, pemerintah dapat memberikan insentif Rp2 miliar hingga Rp3 miliar kepada daerah yang mencatatkan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi di suatu wilayah.
Kini, pemerintah tengah menyusun indikator tambahan bersama BGN untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan MBG. Penilaiannya berpeluang mencakup penurunan angka stunting maupun kualitas pelayanan program makan bergizi tersebut. “Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting, atau keberhasilan dari pelayanan MBG. Ini yang sedang kita siapkan,” ujarnya.
Sudaryono menekankan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memperluas jangkauan MBG. Daerah juga harus memastikan target program tercapai, makanan yang disajikan berkualitas, serta menu yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat. Menurutnya, MBG merupakan investasi pembangunan jangka panjang. Dampaknya tidak bisa diukur hanya dari jumlah makanan yang dibagikan hari ini, tetapi juga dari perkembangan kesehatan dan pertumbuhan anak-anak dalam jangka panjang.
“Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena MBG ini bukan program yang dikasih makan hari ini-besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah long-term development (pembangunan jangka panjang),” kata Sudaryono.
Dengan masuknya MBG sebagai salah satu parameter insentif, pemerintah daerah tidak hanya menghadapi tuntutan memperluas pelaksanaan program, tetapi juga harus membuktikan kualitas dan hasilnya. Karena keberhasilan MBG ke depan tidak semata-mata diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut memberikan dampak terhadap perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak.
Penulis: Muh. Pritzno
