Tajuk

Desa Jangan Terjebak Pembangunan Fisik

71
×

Desa Jangan Terjebak Pembangunan Fisik

Sebarkan artikel ini

Jika Gagal Beradaptasi dengan Teknologi, Desa Akan Tertinggal

Salim Hatibi

Oleh: Salim Hatibi, Kepala Desa Longkoga Timur Sekaligus Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang

Ada satu pertanyaan yang perlu direnungkan oleh setiap kepala desa. Apakah pembangunan yang selama ini kita lakukan benar-benar sedang mempersiapkan masyarakat menghadapi masa depan, atau justru hanya menyelesaikan kebutuhan hari ini?

Pertanyaan ini penting karena tantangan pembangunan desa terus berubah. Dunia bergerak semakin cepat. Teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, menjalankan usaha, memperoleh informasi, bahkan mengakses pelayanan publik. Namun, di tengah perubahan tersebut, apakah cara kita membangun desa juga sudah berubah?

Selama ini, pembangunan desa sering kali identik dengan jalan, jembatan, drainase, gedung, dan berbagai fasilitas fisik lainnya. Pembangunan seperti itu tentu penting dan tetap dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, desa tidak boleh terus-menerus memandang pembangunan hanya dari apa yang terlihat secara fisik. Ada kebutuhan lain yang tidak kalah penting, yakni membangun kemampuan manusia, memperkuat sistem pemerintahan, dan menghadirkan infrastruktur digital.

Saya berpendapat, masa depan desa tidak cukup hanya dibangun dengan semen dan aspal. Desa juga harus dibangun dengan pengetahuan, teknologi, keterbukaan informasi, dan kemampuan beradaptasi. Besarnya anggaran desa tidak otomatis menjamin kemajuan masyarakat. Anggaran yang dikelola tanpa perencanaan yang berorientasi pada masa depan berisiko hanya menghasilkan pembangunan yang bersifat jangka pendek. Kita perlu mulai mengubah cara pandang terhadap keberhasilan pembangunan.

Pembangunan tidak hanya diukur dari berapa kilometer jalan yang dibangun, berapa unit fasilitas yang diselesaikan, atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Kita juga harus melihat sejauh mana pembangunan meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan membuka akses terhadap informasi. Pemerintah desa harus berani melangkah lebih jauh. Infrastruktur digital perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebutuhan pembangunan, bukan hanya pelengkap program atau mengikuti tren teknologi.

Bayangkan jika setiap desa memiliki sistem informasi yang dikelola secara serius. Masyarakat dapat mengetahui program pembangunan, perkembangan kegiatan, potensi desa, hingga informasi pelayanan administrasi tanpa harus selalu datang ke kantor desa. Informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga dapat disampaikan secara terbuka sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut mengawasi. Inilah salah satu makna penting digitalisasi. Menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saya melihat digitalisasi desa tidak boleh berhenti pada pembuatan website atau akun media sosial pemerintah desa. Kita harus jujur mengakui bahwa teknologi bisa menjadi sekadar formalitas apabila tidak diikuti perubahan cara kerja. Website yang tidak diperbarui tidak akan banyak memberikan manfaat. Media sosial yang hanya berisi dokumentasi kegiatan seremonial belum cukup untuk membangun keterbukaan. Data yang dikumpulkan tetapi tidak digunakan juga tidak akan menghasilkan keputusan pembangunan yang lebih baik.

Karena itu, digitalisasi harus dimulai dari perubahan pola pikir aparatur pemerintahan desa. Aparatur harus mampu mengelola data, menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memahami kebutuhan masyarakat.

Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah desa. Justru melalui keterbukaan, kepercayaan masyarakat dapat dibangun. Masyarakat juga harus dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar penerima hasil kebijakan. Mereka berhak mengetahui bagaimana program direncanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana pembangunan memberikan manfaat. Pemerintahan desa yang baik bukan pemerintahan yang meminta masyarakat terus percaya, namun pemerintahan yang bersedia membuka ruang agar kepercayaan itu tumbuh melalui transparansi dan tanggung jawab.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana desa mengembangkan kekuatan ekonominya. Hampir setiap desa memiliki potensi. Ada yang unggul dalam pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, maupun pariwisata. Namun, potensi tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Kita sering menemukan persoalan yang sama, yakni masyarakat memiliki produk, tetapi kesulitan memasarkannya. Hasil pertanian tersedia, tetapi akses informasi harga dan pasar masih terbatas. Pelaku usaha memiliki kemampuan produksi, tetapi belum mampu menjangkau konsumen yang lebih luas.

Di sinilah teknologi digital seharusnya mengambil peran. Media sosial dan platform perdagangan elektronik dapat menjadi sarana promosi produk lokal. Petani dapat memanfaatkan informasi harga komoditas. Nelayan dapat mengakses informasi cuaca dan peluang pemasaran hasil tangkapan. Pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan konsumen tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar di sekitar tempat tinggal mereka.

Pemerintah desa juga perlu membangun basis data potensi ekonomi. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Jangan sampai potensi desa hanya menjadi kebanggaan dalam pidato dan dokumen perencanaan, tetapi tidak pernah benar-benar dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Desa harus mampu menghubungkan kekayaan sumber daya lokal dengan peluang pasar yang lebih luas.

Tentu saja, saya tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa tidak semua desa memiliki kesiapan yang sama. Keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi, kemampuan aparatur, dan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan. Terlebih bagi desa-desa di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Karena itu, transformasi digital tidak boleh hanya menjadi tuntutan kepada pemerintah desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan infrastruktur, pendampingan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Digitalisasi juga harus memperhatikan masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Kelompok lanjut usia dan warga dengan keterbatasan akses pendidikan tetap harus memperoleh pelayanan yang layak. Jangan sampai teknologi yang seharusnya mempermudah kehidupan justru menciptakan kesenjangan baru. Kita membutuhkan digitalisasi yang inklusif, yaitu teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin masyarakat tanpa menghilangkan nilai kebersamaan dan musyawarah yang selama ini menjadi kekuatan desa.

Menurut saya, salah satu tantangan terbesar transformasi digital desa bukan terletak pada teknologi, tetapi pada kesiapan manusia yang menjalankannya. Teknologi secanggih apa pun tidak akan memberikan perubahan apabila pemimpinnya tidak memiliki kemauan untuk berinovasi. Kepala desa dan seluruh aparatur pemerintahan harus mulai melihat teknologi sebagai kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan. Kita tidak boleh merasa cukup hanya karena administrasi berjalan dan kegiatan pembangunan terlaksana.

Kita harus bertanya lebih jauh. Apakah pelayanan semakin mudah? Apakah informasi semakin terbuka? Apakah masyarakat semakin terlibat? Apakah potensi ekonomi desa semakin berkembang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam setiap proses pembangunan.

Perubahan tidak harus dimulai dengan sistem yang mahal atau aplikasi yang rumit. Pemerintah desa dapat memulainya melalui pengelolaan data yang lebih tertib, publikasi informasi pembangunan, pemanfaatan media digital, peningkatan kemampuan aparatur, dan penyediaan saluran pengaduan masyarakat. Yang terpenting bukan seberapa canggih teknologi yang digunakan, tetapi seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.

Saya percaya, desa memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Namun, peluang itu tidak akan datang dengan sendirinya. Diperlukan kepemimpinan yang terbuka terhadap perubahan, aparatur yang adaptif, masyarakat yang berdaya, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah. Kita tidak boleh membiarkan desa hanya menjadi pengguna teknologi tanpa mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan desa harus bergerak lebih jauh. Bukan berarti meninggalkan pembangunan fisik, tetapi menyeimbangkannya dengan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Jalan yang mulus memang dapat mempercepat perjalanan, tetapi akses informasi yang terbuka dapat membuka lebih banyak peluang kehidupan. Gedung yang berdiri dapat menjadi fasilitas pelayanan, tetapi aparatur yang memiliki kemampuan digital akan membuat pelayanan semakin efektif. Kemajuan desa tidak ditentukan semata-mata oleh seberapa besar anggaran yang dikelola atau seberapa banyak bangunan yang didirikan. Kemajuan juga ditentukan oleh kemampuan desa mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan zaman.

Sebagai kepala desa, saya memandang transformasi digital bukan lagi pilihan yang bisa terus ditunda. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam mempersiapkan masa depan desa. Jangan sampai ketika dunia sudah bergerak begitu jauh, desa justru masih sibuk mempertahankan cara-cara lama. Kita tidak boleh mewariskan desa yang hanya memiliki bangunan, tetapi miskin informasi, lemah inovasi, dan tertinggal teknologi. Kita harus mewariskan desa yang mampu berpikir maju, mengelola potensi, dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Karena membangun Indonesia tidak cukup hanya dari kota. Indonesia juga harus dibangun dari desa. Dan desa yang siap menghadapi masa depan adalah desa yang berani berubah mulai hari ini.

***