LUWUK — Di tengah seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Banggai, sorotan publik mengarah pada satu nama yang mencuat sebagai kandidat Kepala Dinas PUPR. Rekam jejaknya memicu perdebatan tajam tentang arah kebijakan dan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan daerah.
Menurut aktifis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Luwuk Banggai, nama I DW Supatriagama menjadi bahan diskusi di ruang publik setelah dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat selama menjabat sebagai pelaksana tugas di Dinas PUPR.
Ardi mengatakan, isu paling mengemuka adalah persoalan infrastruktur air bersih yang dikesampingkan. Hingga 2026, keluhan warga masih terdengar, terutama di wilayah yang mengalami krisis distribusi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana program prioritas kepala daerah benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan teknis di lapangan.
Di saat kebutuhan air bersih belum teratasi secara merata, publik juga menyoroti pembangunan kolam renang di kawasan Kecamatan Luwuk Utara, wilayah yang justru disebut masih menghadapi keterbatasan akses air. Kebijakan ini memicu kritik karena dianggap tidak selaras dengan urgensi kebutuhan masyarakat.
Selain itu kata Ardi, sejumlah proyek infrastruktur disebut tidak selesai tepat waktu dan bahkan melampaui tahun anggaran. Situasi tersebut berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat yang dirasakan publik.
Ardi menyebut kinerja Plt Kadis PUPR layak mendapat “raport merah” karena dinilai belum mampu mengimplementasikan program prioritas kepala daerah secara optimal.
“Harapan kami sederhana, seleksi ini benar-benar objektif. Jika rekam jejak tidak menunjukkan hasil, maka itu harus menjadi bahan pertimbangan Bupati Banggai,” ujar Ardi, Rabu (15/4/2026).
Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat yang menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar rotasi jabatan. Dalam konteks seleksi terbuka, rekam jejak menjadi indikator utama yang tidak bisa diabaikan.
CB: PRZ
