LUWUK — Kesabaran petani Matindok tampaknya telah mencapai batas. Merasa hak atas tanah mereka terabaikan, Kelompok Tani Putra Matindok memblokade akses jalan yang diklaim PT Pertamina EP Matindok Field di kawasan Kobo-Kobou, Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai.
Aksi blokade yang berlangsung sejak 7 November 2026 itu merupakan bentuk protes atas sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Para petani kecewa karena perusahaan dinilai belum menunjukkan bukti kepemilikan atau asal-usul perolehan tanah yang kini digunakan sebagai jalan operasional dari Sumur 1 menuju Sumur 2.
Ketua Kelompok Tani Putra Matindok, Marsono, mengatakan pihaknya telah berulang kali menempuh mediasi dengan perusahaan. Pertemuan bahkan berlangsung mulai dari tingkat desa, kecamatan, Kantor Koramil, hingga Polresta Banggai. Namun, menurut dia, perusahaan belum juga memperlihatkan dokumen yang menjadi dasar klaim atas jalan tersebut.
“Kami telah beberapa kali melakukan mediasi, baik di tingkat desa, kecamatan, Kantor Koramil, hingga Polresta Banggai. Akan tetapi, pihak perusahaan tak kunjung memperlihatkan bukti klaim atas jalan tersebut,” kata Marsono, Rabu (11/11/2026).
Menurut Marsono, jika perusahaan mengklaim memiliki hak atas jalan tersebut, semestinya perusahaan dapat menunjukkan asal-usul perolehan tanah yang digunakan untuk kepentingan operasionalnya. Sebaliknya, kelompok tani mengaku memiliki sejumlah dokumen yang menjadi dasar penguasaan lahan, di antaranya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), surat penyerahan, serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah mereka miliki selama puluhan tahun. Sengketa tersebut menyangkut sumber penghidupan keluarga mereka.
Kelompok tani mengaku tidak lagi leluasa menggarap lahan pertanian akibat sengketa dengan perusahaan. Kondisi itu berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial para petani yang selama ini menggantungkan penghasilan dari tanah tersebut.
Marsono mengungkapkan, pihak perusahaan sebelumnya berjanji akan menyelesaikan persoalan itu. Petani bahkan telah diminta mengirimkan surat secara resmi. Namun, hingga aksi blokade berlangsung, mereka mengaku belum memperoleh penyelesaian yang diharapkan. “Kami sudah beberapa kali melakukan mediasi. Pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikannya, bahkan kami diminta untuk menyurat. Namun, sampai sekarang pihak perusahaan masih mengabaikan tanah yang menjadi sumber penghidupan kami,” ujarnya.
Para petani menilai PT Pertamina EP Matindok Field, sebagai bagian dari perusahaan negara di bawah induk PT Pertamina (Persero), semestinya menghormati hak-hak masyarakat atas tanah dan memberikan kejelasan atas dasar penguasaan lahan yang disengketakan. Kini, di tengah aktivitas operasional perusahaan, para petani justru menghadapi ketidakpastian atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah leluhur dan sumber penghidupan keluarga.
Persoalan ini jika perusahaan mengklaim jalan tersebut sebagai bagian dari aset atau hak penguasaannya, di mana bukti asal-usul perolehan tanah itu?
Penulis: Muh. Pritzno
