JAKARTA — Pemerintah mulai mempertegas pesan soal siapa yang seharusnya menikmati bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi tidak ikut membeli BBM subsidi.
Bahlil secara khusus menyoroti masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi.
Menurut Bahlil, subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ia tidak ingin masyarakat berpenghasilan tinggi ikut mengambil manfaat subsidi hingga masyarakat yang lebih berhak justru kesulitan mendapatkannya. “Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu,” kata Bahlil, dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/8/2026).
Dalam DTSEN, masyarakat terbagi berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 sampai 5 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dan menjadi kelompok yang diprioritaskan menerima berbagai bantuan sosial. Sebaliknya, desil 9 dan 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Karena itu, pemerintah kini mengkaji kemungkinan penggunaan data tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan siapa yang boleh mengakses BBM bersubsidi. Namun, kebijakan pembatasan Pertalite berdasarkan desil belum diputuskan. “Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji,” ujar Bahlil.
Artinya, masyarakat yang masuk desil 9-10 belum otomatis dilarang membeli Pertalite hanya berdasarkan pernyataan tersebut. Pemerintah masih melakukan kajian mengenai mekanisme pembatasannya. Di sisi lain, pemerintah telah menerapkan batas pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan.
Untuk kendaraan bus dan truk, pembelian dibatasi maksimal 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa dibatasi maksimal 50 liter per hari. Pembatasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar tidak berlebihan dan tidak salah sasaran.
Jika kebijakan berbasis desil nantinya diterapkan, pola pembelian BBM subsidi berpotensi berubah. Data kesejahteraan masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan subsidi.
CB: PRZ
