JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru agar bahan bakar minyak (BBM) subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi atau kategori ekonomi paling atas dipastikan tidak akan menjadi sasaran penerima subsidi.
Bahwa pemerintah tengah mengkaji mekanisme penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, subsidi negara seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, bukan dinikmati oleh warga yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. “Orang-orang kaya tidak berhak membeli BBM subsidi. Subsidi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Purbaya, Selasa (18/8/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah upaya pemerintah menekan beban subsidi energi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pemerintah khawatir anggaran negara semakin tertekan apabila pola distribusi subsidi tidak segera dibenahi.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Gejolak harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah membuat biaya subsidi energi berpotensi meningkat. Jika harga minyak terus naik sementara konsumsi BBM subsidi semakin besar, negara harus menyiapkan dana yang lebih banyak untuk menutup selisih harga.
Data pemerintah juga menunjukkan adanya kecenderungan yang menarik. Konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat, sedangkan penggunaan BBM nonsubsidi justru mengalami penurunan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sebagian pengguna BBM subsidi berasal dari kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM dengan harga pasar.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan yang sedang disiapkan bukan hanya pembatasan, tetapi penataan ulang agar subsidi tepat sasaran. Dengan mekanisme baru tersebut, anggaran negara diharapkan lebih efisien dan manfaat subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
CB: PRZ
