JAKARTA — Perubahan pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan tekanan serius terhadap daya beli masyarakat. Konsumen BBM nonsubsidi justru berkurang ketika penggunaan BBM subsidi meningkat sepanjang semester I 2026. Data yang dikutip dari Kompas menunjukkan, volume penyaluran BBM subsidi pada semester I 2026 meningkat 7,8 persen menjadi 7.989,5 ribu kiloliter.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan konsumsi BBM nonsubsidi yang mengalami penurunan. Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Indra Abra Tallatov, mengatakan perubahan tersebut menunjukkan konsumen semakin mempertimbangkan selisih harga dalam menentukan pilihan BBM.
Menurut Indra, pangsa konsumsi Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen. Sementara itu, konsumsi Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen. Perubahan itu, kata dia, mengindikasikan semakin kuatnya pengaruh perbedaan harga terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Fenomena tersebut menjadi sinyal yang patut diperhatikan pemerintah. Ketika semakin banyak konsumen berpindah ke BBM subsidi, tekanan terhadap anggaran subsidi berpotensi meningkat.
Di sisi lain, kenaikan biaya energi juga dapat menekan dunia usaha. Industri membutuhkan energi untuk menjalankan produksi, menggerakkan distribusi, hingga mengantarkan barang ke konsumen. Jika ongkos energi meningkat sementara daya beli masyarakat melemah, tekanan ekonomi bisa muncul dari dua sisi sekaligus. Indra menilai kondisi tersebut dapat memperlemah daya saing industri dalam negeri. Biaya produksi yang semakin tinggi berpotensi membuat pelaku usaha lebih sulit mempertahankan efisiensi dan harga produknya.
Dampaknya tidak berhenti pada sektor industri. Pelemahan aktivitas produksi dan konsumsi dapat ikut memperlambat perputaran ekonomi secara lebih luas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan BBM bukan sekadar soal antrean di SPBU atau perbedaan harga antara Pertalite dan Pertamax. Ketika harga menjadi faktor penentu utama, perpindahan dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dapat menjadi cermin bahwa sebagian masyarakat mulai semakin sensitif terhadap pengeluaran energi.
Karena itu, pemerintah menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Kebijakan subsidi harus tetap menjaga masyarakat yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan dampaknya terhadap kesehatan fiskal dan daya saing ekonomi. Jika tren tersebut terus berlangsung tanpa kebijakan yang tepat sasaran, subsidi BBM berisiko semakin berat ditanggung negara, sementara dunia usaha tetap menghadapi tekanan biaya energi.
CB: PRZ
