LUWUK — Pemerintah Kabupaten Banggai menyiapkan strategi menghadapi tekanan inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat. Pemerintah tidak ingin kenaikan harga pangan, biaya transportasi, maupun kebutuhan pokok berubah menjadi beban yang semakin berat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka, MM., AIFO, saat menghadiri Capacity Building Penguatan Kapasitas TPID Triwulan III 2026 di Hotel Swiss-Bellin Luwuk, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut digelar Pemerintah Kabupaten Banggai bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Fathurachman, perwakilan TPID provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, dan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Bupati mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Banggai sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurut Amirudin, pemerintah harus melihat inflasi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya dari angka statistik. “Inflasi bukan hanya persoalan angka statistik. Inflasi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga bahan pangan meningkat, ketika biaya transportasi mengalami kenaikan, atau ketika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, maka masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya,” tegasnya.
Memasuki Triwulan III 2026, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan. Fluktuasi harga pangan, gangguan iklim, dan persoalan distribusi regional dapat memicu tekanan harga. Karena itu, Pemkab Banggai mendorong penguatan strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Strategi tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah harga melonjak, tetapi mampu membaca potensi persoalan lebih awal. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan forecasting serta sinkronisasi data harga pangan secara real-time. Dengan data yang lebih cepat dan akurat, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih tepat. “Kemampuan forecasting dan sinkronisasi data harga pangan secara real-time juga harus terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Selain memperkuat sistem pemantauan harga, Pemkab Banggai mendorong peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). BUMD dan pelaku usaha lokal juga diminta mengambil peran dalam menjaga kelancaran rantai pasok. Langkah tersebut menjadi penting karena gangguan pasokan dan distribusi dapat dengan cepat memengaruhi harga barang di pasar.
Bupati menilai pengendalian inflasi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah daerah semata. Bank Indonesia, BPS, Bulog, instansi terkait, BUMD, hingga pelaku usaha memiliki peran masing-masing dalam menjaga stabilitas harga. “Sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta instansi terkait adalah fondasi utama agar sasaran target inflasi daerah pada tahun 2026 dapat tercapai dengan baik,” tutupnya.
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat inflasi Sulawesi Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,02 persen secara bulanan dan 2,86 persen secara tahunan. Namun, Luwuk mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 0,78 persen secara bulanan dan 5,39 persen secara tahunan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pengendalian inflasi harus melihat kondisi setiap daerah secara lebih spesifik.
Kegiatan capacity building yang berlangsung selama dua hari itu diharapkan menghasilkan langkah pengendalian inflasi yang konkret dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah di Sulawesi Tengah.
CB: PRZ
