LUWUK — Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) seharusnya menjadi penopang keluarga, bukan berubah menjadi modal untuk berjudi. Pesan tegas itu disampaikan Kapolresta Banggai Kombes Pol. Hendri Yulianto, S.I.K., M.H., saat menghadiri sosialisasi dan klasifikasi penyaluran bantuan sosial PKH di Lapangan Desa Argomulyo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 18 Agustus 2026, pukul 14.00 Wita. Di hadapan masyarakat, Kapolresta mengingatkan penerima manfaat agar menggunakan bantuan pemerintah sesuai tujuan. Menurut Hendri, bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, penerima manfaat harus menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab.
Ia secara khusus memperingatkan masyarakat agar tidak menggunakan uang bantuan untuk judi online. “Bantuan sosial bukan untuk judi online. Gunakan bantuan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan keperluan produktif lainnya,” tegas Hendri.
Peringatan itu tidak berhenti pada imbauan. Kapolresta menyatakan kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap akun penerima bantuan yang terindikasi menggunakan bantuan sosial untuk aktivitas judi online. “Kami akan melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap akun-akun penerima bantuan yang terindikasi untuk judol,” tegasnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan judi online tidak hanya dilihat sebagai masalah individu. Ketika uang yang semestinya digunakan untuk kebutuhan keluarga justru masuk ke aktivitas perjudian, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh anak dan anggota keluarga lainnya.
Karena itu, Hendri mengajak seluruh pihak, terutama penerima manfaat PKH, ikut mencegah penyalahgunaan bantuan. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran judi online yang menjanjikan keuntungan cepat. Sebab, ketika bantuan untuk kebutuhan pangan, pendidikan, atau kesehatan dipertaruhkan di meja judi digital, keluarga bukan hanya kehilangan uang. Mereka juga berisiko kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup.
Kapolresta menegaskan, bantuan pemerintah harus kembali kepada tujuan utamanya. Membantu keluarga yang membutuhkan dan mendorong mereka menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
CB: SLV
