Ketika ruang fiskal daerah semakin sempit, pemerintah Kabupaten Banggai dituntut lebih cermat menggunakan setiap rupiah anggaran. Tidak cukup hanya menjalankan program rutin, menyelesaikan laporan, atau mengejar penghargaan. Masyarakat membutuhkan hasil nyata, bukan tumpukan dokumen yang disimpan di lemari kantor.
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah salah satu organisasi pemerintah yang strategis. Lembaga ini harus mampu menghubungkan hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus membantu pemerintah daerah menemukan solusi yang efektif tanpa selalu bergantung pada tambahan anggaran.
Pertanyaannya, berapa banyak hasil riset yang benar-benar mengubah kehidupan masyarakat Banggai? Sebab, penelitian yang menghabiskan anggaran tetapi tidak pernah diterapkan berisiko kehilangan manfaat praktisnya. Sebaliknya, riset yang mampu memperbaiki produktivitas petani, meningkatkan pendapatan nelayan, membantu UMKM memperluas pasar, atau memangkas biaya pelayanan publik dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
BRIDA tidak cukup hanya menghasilkan kajian. Lembaga ini perlu memastikan pengetahuan berubah menjadi tindakan. Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah menempatkan BRIDA dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan pengendalian kegiatan penelitian serta inovasi di daerah. Artinya, pekerjaan BRIDA tidak semestinya berhenti ketika peneliti menyerahkan laporan. Hasil kajian perlu terhubung dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.
Ambil contoh sektor pertanian. Penelitian seharusnya membantu petani meningkatkan produktivitas, mengurangi kehilangan hasil panen, memperbaiki pengolahan pascapanen, dan menemukan peluang pasar yang lebih menguntungkan. Begitu pula sektor perikanan. Riset perlu membantu nelayan menjaga kualitas ikan, mengembangkan pengolahan hasil tangkapan, memperkuat rantai dingin, dan meningkatkan nilai jual produk.
Sementara itu, penelitian di bidang UMKM seharusnya mampu menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Mulai dari kemasan, standar mutu, pemasaran digital, hingga akses pasar. Jika hasil penelitian hanya berhenti pada rekomendasi, pemerintah kehilangan kesempatan untuk menguji solusi dan memperbaiki kebijakan berdasarkan bukti.
Keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah menetapkan prioritas secara lebih ketat. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, penerima manfaat yang dapat dikenali, serta mekanisme evaluasi yang masuk akal. BRIDA dapat membantu OPD menjawab pertanyaan mengapa suatu program tidak mencapai target? Mengapa bantuan usaha belum meningkatkan produktivitas? Mengapa komoditas lokal belum menghasilkan nilai tambah yang memadai? Jawabannya tidak boleh hanya berdasarkan dugaan. Pemerintah perlu menggunakan data, penelitian lapangan, pengujian, dan evaluasi untuk mengetahui sumber persoalan.
Hasilnya dapat menjadi dasar untuk memperbaiki program, menghindari belanja yang tidak efektif, dan mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang lebih mendesak. Namun, efisiensi bukan berarti menghentikan penelitian yang manfaatnya tidak langsung terlihat dalam bentuk uang. Riset sosial, pelestarian budaya, dan kajian lingkungan juga memiliki nilai penting bagi pembangunan daerah. Yang harus pemerintah pastikan adalah kejelasan tujuan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta rencana pemanfaatan hasil penelitian.
Bukan seberapa besar anggaran riset, tetapi seberapa jelas manfaat yang ingin dicapai dan bagaimana pemerintah membuktikan hasilnya. Kabupaten Banggai memiliki potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, UMKM, dan pengelolaan lingkungan. Namun, potensi tersebut tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Petani tetap membutuhkan akses pasar. Nelayan membutuhkan penanganan hasil tangkapan yang lebih baik. Pelaku UMKM membutuhkan produk yang memenuhi standar dan mampu bersaing. Pemerintah juga membutuhkan cara pelayanan yang lebih cepat dan hemat biaya.
BRIDA perlu mengambil peran lebih nyata. Lembaga ini dapat mempertemukan OPD teknis, perguruan tinggi, tenaga ahli, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat untuk menguji solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Misalnya, pemerintah dapat menguji pengolahan sampah organik menjadi kompos atau mengembangkan budidaya maggot apabila sesuai dengan kondisi setempat dan layak secara teknis maupun ekonomi.
Dalam pelayanan publik, BRIDA dapat membantu menguji penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi waktu tunggu serta biaya yang harus ditanggung masyarakat. Setiap inovasi perlu diuji sebelum diterapkan secara luas. Pemerintah juga harus mengukur hasilnya agar tidak sekadar mempromosikan program sebagai keberhasilan.
Kabupaten Banggai telah mempublikasikan kerja sama riset dengan Universitas Padjadjaran pada 27 Oktober 2025 untuk menyusun peta jalan pengembangan ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa hasil riset tersebut diharapkan menjadi acuan pengembangan ekonomi daerah.
Langkah ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menggunakan pengetahuan akademik dalam menyusun arah pembangunan. Namun, pekerjaan penting berikutnya adalah menerjemahkan rekomendasi menjadi langkah yang dapat dilaksanakan. Sektor mana yang menjadi prioritas? OPD mana yang bertanggung jawab? Bagaimana kebutuhan pembiayaannya? Siapa yang menerima manfaat? Dan indikator apa yang digunakan untuk menilai keberhasilannya?
Pertanyaan ini penting agar peta jalan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga membantu pemerintah menentukan program dan mengukur kemajuannya. BRIDA dapat membangun sistem pemantauan untuk mengetahui status setiap rekomendasi riset, mulai dari yang belum ditindaklanjuti, sedang diuji, telah diterapkan, hingga yang sudah diperluas penerapannya. Dengan begitu, pimpinan daerah dapat mengetahui penelitian mana yang memberikan manfaat dan rekomendasi mana yang masih membutuhkan tindak lanjut.
Penghargaan dan jumlah inovasi dapat menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk berbenah. Namun, keduanya tidak cukup untuk menggambarkan dampak inovasi terhadap kehidupan masyarakat. Ukuran yang lebih bermakna adalah jumlah rekomendasi riset yang digunakan OPD, inovasi yang benar-benar diterapkan, penghematan biaya yang dapat diverifikasi, serta perubahan produktivitas dan pendapatan kelompok penerima manfaat.
Pemerintah juga perlu melihat apakah petani, nelayan, UMKM, dan kelompok masyarakat lainnya terus menggunakan inovasi setelah masa pendampingan berakhir. Pengukuran tersebut harus menggunakan data awal sebagai pembanding dan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan dampak. Pemerintah tidak boleh mengklaim keberhasilan sebelum memiliki bukti yang memadai.
Jika suatu inovasi terbukti efektif, pemerintah dapat mempertimbangkan penerapannya secara lebih luas. Jika tidak berhasil, evaluasi harus menjadi dasar untuk memperbaiki pendekatan. Dengan cara ini, kegagalan dalam uji coba tidak harus menjadi pemborosan. Pengalaman tersebut dapat membantu pemerintah menghindari kesalahan yang lebih besar ketika menjalankan program berskala luas.
Inovasi tidak selalu lahir dari kantor pemerintah atau ruang kuliah. Petani, nelayan, pengrajin, pelaku UMKM, guru, tenaga kesehatan, dan komunitas lingkungan sering kali mengetahui persoalan lapangan secara langsung. BRIDA perlu membuka ruang agar pengalaman mereka masuk ke dalam agenda riset daerah. Pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan berdasarkan sektor, memilih masalah prioritas, kemudian menguji solusi bersama masyarakat dan tenaga ahli.
Dukungan tidak harus selalu berupa bantuan dana. BRIDA dapat memfasilitasi pengujian produk, pendampingan metodologi, akses tenaga ahli, pengembangan standar mutu, atau kemitraan dengan pihak yang relevan. Proses seleksi juga harus transparan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kelayakan teknis, biaya penerapan, potensi manfaat, dan keberlanjutan program. Pendekatan ini penting agar inovasi tidak hanya terlihat menjanjikan di atas kertas, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Keterbatasan fiskal seharusnya mendorong pemerintah Kabupaten Banggai memperkuat cara kerja yang berbasis bukti, bukan sekadar mengurangi belanja tanpa memperbaiki kualitas program. BRIDA perlu menjadi penghubung antara penelitian dan kebijakan, sedangkan OPD harus memastikan rekomendasi yang relevan masuk ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran.
Perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat juga perlu mendapat ruang untuk mengembangkan serta menguji solusi yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa banyak penelitian yang telah diselesaikan atau berapa inovasi yang telah didaftarkan. Mereka membutuhkan bukti bahwa riset mampu memperbaiki kehidupan, meningkatkan peluang usaha, dan membuat pelayanan pemerintah lebih baik.
Banggai tidak kekurangan potensi. Tantangannya adalah memastikan potensi itu berkembang melalui kebijakan yang tepat, riset yang berguna, dan inovasi yang benar-benar diterapkan. BRIDA harus mampu menunjukkan bahwa setiap pengetahuan yang dihasilkan dapat menjadi bekal bagi keputusan yang lebih baik. Ketika anggaran semakin terbatas, pemerintah tidak memiliki banyak ruang untuk membiarkan hasil penelitian berhenti sebagai dokumen.
Ukuran keberhasilan BRIDA bukan berapa banyak kajian yang dihasilkan, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil dibantu penyelesaiannya.
Penulis: Muh. Pritzno
