Masyarakat tidak membutuhkan lembaga riset yang sekadar terlihat sibuk. Masyarakat membutuhkan lembaga yang mampu menemukan jawaban atas persoalan mereka. Di tengah tantangan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sejauh mana Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai menjalankan peran strategisnya?
Ini bukan soal boleh atau tidaknya Kepala BRIDA mendampingi Bupati dalam perjalanan dinas. Koordinasi pemerintahan merupakan bagian dari pekerjaan birokrasi. Namun, masyarakat berhak mengetahui apakah setiap agenda tersebut benar-benar mendukung tugas BRIDA atau justru menyita perhatian yang seharusnya tercurah pada pengembangan riset dan inovasi daerah. Sebab, jabatan strategis tidak cukup dibuktikan dengan kehadiran dalam agenda pemerintahan. Jabatan itu harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
BRIDA memegang peran penting dalam membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan berbasis penelitian, data, dan bukti ilmiah. Lembaga ini semestinya mampu mengidentifikasi persoalan, menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dunia penelitian, serta mendorong lahirnya solusi yang dapat diterapkan. Karena itu, jika Kepala BRIDA cukup sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah untuk mendampingi Bupati, maka masyarakat perlu mengetahui tujuan, relevansi, hasil, dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut.
Apakah perjalanan itu menghasilkan kerja sama penelitian? Apakah ada transfer teknologi, akses pendanaan riset, atau inovasi yang dapat diterapkan di Banggai? Apakah hasilnya membantu perangkat daerah menyelesaikan persoalan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar di ajukan. Sebab, setiap penggunaan waktu dan anggaran pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Perjalanan dinas tentu patut diapresiasi apabila menghasilkan manfaat strategis. Namun, dokumentasi kegiatan, daftar kunjungan, dan kehadiran dalam agenda resmi tidak dengan sendirinya membuktikan keberhasilan sebuah lembaga riset. Yang harus dibicarakan bukan banyaknya agenda, tetapi hasil yang benar-benar dapat ditunjukkan.
Sementara agenda pemerintahan terus berjalan, berbagai persoalan sektor produktif membutuhkan perhatian dan kajian yang serius. Petani membutuhkan solusi untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan memperbaiki pemasaran hasil panen. Nelayan membutuhkan kajian tentang rantai pasok, penyimpanan hasil tangkapan, serta peningkatan nilai jual produk perikanan. Peternak membutuhkan dukungan pengetahuan untuk mengatasi persoalan pakan, produktivitas, kesehatan ternak, dan akses pasar. Pelaku UMKM juga membutuhkan pendekatan yang mampu membantu mereka meningkatkan kualitas produk, memperbaiki kemasan, memanfaatkan pemasaran digital, dan memperluas akses pasar.
Masalah tersebut tidak akan selesai hanya dengan menyebut potensi daerah dalam dokumen perencanaan. Pemerintah membutuhkan data yang akurat, penelitian yang relevan, dan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Lembaga ini tidak harus menggantikan tugas dinas teknis. BRIDA justru perlu memperkuat kerja mereka melalui penelitian, pengembangan metode penyelesaian masalah, dan evaluasi kebijakan berdasarkan bukti.
Jika petani menghadapi biaya produksi tinggi, misalnya, pemerintah membutuhkan kajian yang dapat menjelaskan penyebabnya dan menguji alternatif penyelesaian. Jika nelayan kesulitan meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, penelitian perlu mengidentifikasi hambatan penyimpanan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran. Riset harus berangkat dari persoalan nyata, bukan semata-mata dari kemudahan menyelenggarakan kegiatan.
Persoalan utama yang perlu dijelaskan bukan apakah Kepala BRIDA boleh mendampingi Bupati. Pertanyaan dasarnya adalah apakah pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya kelembagaan sudah seimbang dengan mandat riset dan inovasi yang harus dijalankan? Masyarakat perlu mengetahui agenda penelitian apa yang sedang dikembangkan BRIDA Banggai, persoalan apa yang menjadi prioritas, kelompok masyarakat mana yang menjadi sasaran, serta rekomendasi apa yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah.
Jika perjalanan dinas menghasilkan kerja sama strategis, BRIDA perlu menjelaskan bentuk kerja sama tersebut dan manfaatnya bagi Banggai. Jika kegiatan itu membuka akses teknologi atau pendanaan penelitian, publik perlu mengetahui tindak lanjutnya. Sebaliknya, jika kebutuhan penelitian masyarakat belum memperoleh perhatian yang memadai, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi. Evaluasi semacam ini bukan upaya menghambat koordinasi pemerintahan. Justru sebaliknya, evaluasi diperlukan agar koordinasi menghasilkan manfaat yang sejalan dengan tanggung jawab lembaga. Kepala BRIDA tidak cukup menjelaskan ke mana ia pergi. Masyarakat Banggai juga perlu tahu apa yang dibawa pulang untuk kepentingan daerah.
Salah satu tantangan lembaga riset daerah adalah memastikan penelitian tidak berakhir sebagai laporan, seminar, atau dokumen administratif yang tidak memiliki tindak lanjut. BRIDA perlu membangun dialog berkala dengan kelompok tani, kelompok nelayan, peternak, pelaku UMKM, perguruan tinggi, dan perangkat daerah teknis. Forum tersebut harus menghasilkan pemetaan masalah, kebutuhan penelitian, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
BRIDA juga perlu memastikan hasil penelitian masuk ke dalam proses perencanaan pembangunan dan evaluasi kebijakan. Tanpa langkah tersebut, penelitian berisiko kehilangan manfaat praktisnya bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan lembaga riset tidak cukup berhenti pada jumlah kegiatan atau dokumen yang dihasilkan. Pemerintah perlu melihat apakah penelitian membantu memperbaiki kebijakan, apakah rekomendasinya diterapkan, dan apakah penerapannya menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
Masyarakat tentu tidak menuntut BRIDA menyelesaikan semua persoalan dalam waktu singkat. Namun, masyarakat berhak melihat arah kerja yang jelas, prioritas yang masuk akal, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menilai kinerja BRIDA secara objektif, pemerintah daerah perlu membuka ruang pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, laporan kinerja, laporan perjalanan dinas sesuai ketentuan keterbukaan informasi, daftar penelitian, serta bukti tindak lanjut rekomendasi riset.
Dokumen-dokumen tersebut dapat membantu masyarakat menilai apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas kelembagaan dan target yang telah ditetapkan. Penilaian juga harus mempertimbangkan hasil yang tidak selalu langsung terlihat. Sebuah perjalanan dinas dapat membuka peluang kerja sama yang baru menghasilkan manfaat beberapa waktu kemudian. Karena itu, masyarakat perlu menilai tujuan, proses, hasil, dan tindak lanjut secara proporsional.
Namun, kemungkinan adanya manfaat pada masa mendatang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan tentang capaian saat ini. Setiap agenda tetap perlu memiliki dasar yang jelas dan hasil yang dapat dievaluasi. Kepala BRIDA dan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjelaskan hal tersebut secara terbuka. Penjelasan berbasis dokumen dan capaian akan jauh lebih meyakinkan daripada sekadar menyatakan bahwa semua kegiatan telah berjalan sesuai agenda.
Masyarakat tidak sedang memperdebatkan perjalanan dinas sebagai kegiatan administratif. Yang menjadi perhatian adalah apakah seluruh aktivitas kelembagaan benar-benar mendukung tujuan pembangunan daerah. Banggai membutuhkan BRIDA yang aktif memetakan masalah, tekun membangun dialog dengan masyarakat, mampu mengoordinasikan penelitian, dan konsisten mengawal rekomendasi hingga masuk ke dalam kebijakan.
Jika perjalanan dinas membantu mewujudkan tujuan tersebut, hasilnya patut diapresiasi. Namun, jika agenda perjalanan lebih menonjol daripada capaian riset yang dapat dibuktikan, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan dan evaluasi. Jangan sampai lembaga yang diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi pemerintah justru kesulitan menunjukkan jawaban atas persoalan mendasar masyarakat.
Petani membutuhkan solusi atas persoalan produksi. Nelayan membutuhkan jalan untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan. Peternak membutuhkan kajian yang menjawab kendala usaha. UMKM membutuhkan dukungan yang dapat memperkuat daya saing mereka. Semua itu menuntut kerja yang terarah, bukan sekadar aktivitas yang terlihat. Ukuran keberhasilan BRIDA bukan seberapa sering pimpinannya hadir dalam agenda pemerintahan, tetapi seberapa nyata lembaga itu membantu pemerintah menemukan solusi bagi masyarakat.
Kini, yang perlu dijelaskan BRIDA Banggai bukan hanya agenda apa yang telah dijalankan, tetapi hasil apa yang telah dicapai, persoalan apa yang sedang ditangani, dan manfaat apa yang dapat dibuktikan kepada publik. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga riset dibangun bukan melalui banyaknya kegiatan, tetapi melalui kualitas kerja, keterbukaan, dan kontribusi nyata bagi daerah.
Penulis: Muh. Pritzno
